Bawaslu Harus Hati-hati

“Pertama rahasia pribadi. Kedua, rahasia lembaga, dan ketiga, rahasia negara. Kita dapat memilah mana yang bisa diberikan atau tidak dapat disampaikan ke publik,” ucapnya.

Fritz menjabarkan, soal rahasia pribadi yaitu informasi publik apabila dibuka dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, atau saksi yang mengetahui adanya tindak pidana, pelanggaran pemilu atau pemilihan.

Selanjutnya, rahasia lembaga yang dikecualikan karena membahayakan ASN (Aparatur Sipil Negara), membahayakan sarana dan prasarana di lingkungan Bawaslu, dan naskah dinas Bawaslu. “Kemudian rahasia negara yang dikecualikan agar tidak menghambat pencegahan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu,” jelasnya.

Selain informasi pemilu, lanjutnya, ada pula informasi pemilihan, informasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, serta informasi tindak pidana pemilu yang juga dikecualikan. “Informasi tindak pidana pemilu yang dikecualikan misalnya daftar saksi atau ahli, daftar tersangka, daftar barang bukti, dan lainnya,” terangnya.

Fritz mengungkapkan, informasi yang dikecualikan tersebut telah melalui uji konsekuensi. Sehingga, saat Bawaslu provinsi atau kabupaten/kota dalam memberikan informasi dapat mempertimbangkan hasil uji konsekuensi tersebut.

Meski demikian, dia meminta Bawaslu daerah dapat memudahkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pasalnya, kata dia, keterbukaan informasi dapat menumbuhkan kepercayaan yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. “Keterbukaan menumbuhkan kepercayaan adalah fondasi bagi partisipasi,” tambah Fritz.

Menurutnya, apabila tidak diberikan informasi ke publik berpotensi adanya pelaporan, pengaduan baik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Polri, dan Permohonan Sengketa Informasi. (khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here