Bawaslu Harus Hati-hati

Foto: Istimewa

RADARPENA.ID – Jelang Pilkada Serentak 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk membuat berita acara hasil pleno sebelum melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

Hal ini berkaca dari Pemilu Serentak 2019, banyak jajaran Bawaslu di daerah saat menemukan adanya dugaan pelanggaran APK tidak membuat berita acara.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, sebelum melakukan penindakan, banyak jajaran Bawaslu di daerah malah melayangkan surat kepada partai politik guna menurunkan APK. Hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa kepemiluan berupa sengketa proses cepat.

Pasalnya, partai politik akan menggugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) jika Bawaslu daerah dianggap asal mencopot APK. “Nantinya saat menurunkan APK petugas harus dilengkapi berita acara. Jika ada temuan, maka harus terlebih dahulu diplenokan,” kata Bagja di gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (27/1).

Dia berpesan agar jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang menjalankan Pilkada Serentak 2020 agar membuat putusan sengketa kepemiluan dengan jelas. Sehingga mudah dipahami.

Baca Juga : Penertiban PKL Baru Sekadar Rencana

Selain itu, putusan sidang sengketa itu agar dimuat dalam sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS). “Setidaknya, dengan begitu, publik dapat membaca dan memahami putusan sengketa cepat,” paparnya.

Anggota Bawaslu lainnya, Fritz Edward Siregar mengimbau ada 67 informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik atau disebut informasi yang dikecualikan. Dia menegaskan, informasi pemilu ini ada tiga hal yang dikecualikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here