Berani Mutasi, Siap-siap Didiskualifikasi

Ketua Bawaslu RI Abhan. Foto: Dok. Bawaslu

RADARPENA.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan para kepala daerah yang kembali maju pada pilkada atau petahana, dilarang memutasi pejabat selama masa pemilu. Jika ada kepala daerah yang nekat atau bandel, Bawaslu tidak segan memberi sanksi yang berat. Bahkan, bisa didiskualifikasi jika terbukti melanggar.

Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, pihaknya mengingatkan karena sifat yang mendesak. Ada pun surat edaran terkait hal tersebut ditindaklanjuti Bawaslu tiap daerah.

Dia menjelaskan petahana yang dilarang memutasi pejabat tanpa seizin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terhitung sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Langkah tersebut menjadi salah satu bagian upaya pencegahan, terjadinya pelanggaran di lingkup aparatur sipil negara (ASN). Sebab sudah seharusnya Bawaslu bisa menekan berbagai potensi pelanggaran secara maksimal.

“Kami ingin mengetahui serta memastikan kesiapan seluruh jajaran hingga ke tingkat daerah. Tujuannya agar pengawasan pilkada mendatang bisa dilakukan secara maksimal,” ucap Abhan di Jakarta, Kamis (9/1).

Baca Juga : Kasus Natuna, Indonesia Dirugikan

Selama pengawasan pilkada, ada beberapa poin penting yang perlu ditekankan. Yakni politik uang, netralitas ASN, serta ujaran kebencian atau kebohongan dan hoaks.

Abhan mengingatkan Bawaslu di seluruh daerah jika pengawas pemilu harus bisa melakukan pencegahan. Apabila ada pelanggaran, harus ada penindakan. “Juga yang kami soroti terkait daftar pemilih tetap (DPT), agar tidak menjadi persoalan seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya,” tuturnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here