Golkar Bersikeras Rebut Kursi Ketua MPR

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Foto: jawapos

RADARPENA.ID – DPR RI sudah menyetujui revisi UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Perubahan ini terkait penambahan jumlah pimpinan MPR RI. Dari lima menjadi 10 orang. Posisi ketua pun menjadi rebutan.

Golkar bersikeras memperjuangkan posisi Ketua MPR RI periode 2019-2024. Partai berlambang beringin itu optimistis bakal mendapatkan kursi tersebut.

“Perolehan kursi Golkar di parlemen cukup besar. Karena itu, kami akan bekerja keras memperjuangkan untuk posisi kursi Ketua MPR RI,” tegas Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).

Menurutnya, seluruh fraksi di DPR RI setuju dengan format pimpinan MPR periode 2019-2024. Yakni satu Ketua MPR dan sembilan Wakil Ketua MPR RI.

“Jadi tidak benar dengan formasi pimpinan itu, membuat Golkar kalah bersaing merebut posisi Ketua MPR RI. Justru sebaliknya,” imbuh Airlangga. Saat ini, lanjutnya, Golkar sudah punya kader yang akan diajukan sebagai Ketua MPR RI. Namun, dia enggan menyebutkan nama calon tersebut.

Baca Juga : Ketua MPR Tergantung Presiden

Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (5/9) menyetujui revisi UU MD3, terkait jumlah pimpinan MPR RI. Dalam draf revisi UU MD3, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan jumlah pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak sembilan orang wakil ketua MPR.

Kemudian dalam Pasal 15A ayat (1) menyatakan pimpinan akan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap yang berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota dalam sidang paripurna. Kemudian, pada pasal 15A ayat (3) disebutkan setiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here