Gugatan Pileg 2019 Berguguran

Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: jawapos

RADARPENA.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas gugatan Pileg 2019. Seperti diprediksi, pembacaan putusan ini tak seheboh pilpres. Buktinya, saat Ketua MK Anwar Usman mengabsen pemohon, sebagian besar tak hadir. KPU sendiri menyatakan banyak gugatan yang dinyatakan ditolak dan gugur.

KPU dinyatakan tidak terbukti melakukan penggelembungan suara seperti yang didalilkan pemohon. Terutama untuk daerah pemilihan di Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Riau. “Dalam melaksanakan tugas, KPU sesuai dengan peraturan dan undang-undang. KPU optimistis tidak ada putusan yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) maupun penghitungan suara ulang. Ini setelah puluhan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dan gugur. Dari tiga provinsi ini, yang sudah kami lakukan menurut MK sesuai dengan undang-undang. Meski begitu, KPU siap melaksanakan apapun putusan MK yang bersifat final dan mengikat,” kata Komisioner KPU, lham Saputra di gedung MK, Jakarta, Selasa (6/8).

Baca Juga : MK Jawab Sindiran Mahkamah Kalkulator

Selain itu, KPU juga segera menyiapkan logistik apabila ada putusan MK memerintahkan dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang. “Biasanya dalam sebuah putusan untuk memutuskan PSU atau pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang itu diberi waktu oleh MK. Tergantung bagaimana putusan MK nanti, Kan masih ada putusan lainnya,” jelas Ilham.

Pada sidang pengucapan putusan hari pertama, sebanyak 20 sengketa yang sebelumnya disidangkan di Panel I dinyatakan tidak diterima serta gugur. MK menggelar sidang pembacaan putusan akhir untuk 202 perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 pada Selasa hingga Jumat (9/8) mendatang.

Pada hari pertama sidang putusan, Selasa (6/8), majelis membacakan putusan terhadap 67 perkara sengketa Pileg 2019. Sedangkan pada hari kedua akan diputus 72 perkara. Kemudian, 41 dan 39 perkara masing-masing pada hari ketiga dan keempat.

Selanjutnya, KPU akan menetapkan anggota DPR yang terpilih pada Pileg 2019. Penetapan ini akan dibahas usai sidang pembacaan putusan gugatan selesai. “Ini belum semua provinsi yang dibacakan. KPU masih menunggu sampai tanggal 9 Agustus nanti,” terang Ilham. Setelah seluruh putusan gugatan dibacakan, KPU akan menggelar rapat pleno untuk menentukan tanggal penetapan anggota DPR.

Pihaknya akan terlebih dulu menetapkan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing parpol. Selanjutnya, ditetapkan siapa saja orang yang mendapatkan kursi. “Pertama yang kita tetapkan adalah berapa kursi yang diperoleh partai berdasarkan putusan MK. Setelah itu baru ditetapkan siapa yang duduk atau kursi yang diperoleh parpol,” lanjutnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here