Oposisi Diperankan DPR 

Fahri Hamzah. Foto: jawapos

RADARPENA.ID – Partai Gerindra disebut-sebut berpeluang masuk dalam jajaran pemerintahan. Namun, partai besutan Prabowo Subianto ini sampai sekarang belum menyatakan sikap resminya. Sejumlah elit Gerindra sudah menyatakan tetap sebagai oposisi. Tetapi, itu baru pendapat pribadi, bukan sikap resmi partai.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak setuju jika perpindahan posisi hanya untuk kursi menteri. Terlebih untuk Gerindra. “Nggak punya konsep tentang oposisi dan koalisi dalam sistem presidensial. Nggak ada yang ngerti tentang ini,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7).

Menurut Fahri, sistem presidensial tidak mengenal istilah oposisi. Di Indonesia, oposisi bagi pemerintahan presidensial diperankan DPR. “Tidak ada istilah oposisi. Tetapi dalam presidensialisme otomatis legislatif menjadi oposisi. Nah, poin-poin ini yang mereka tidak paham,” jelasnya.

Fahri mempertanyakan tujuan sejumlah partai pro Prabowo mau merapat ke kubu Jokowi. Jika hanya bertujuan mendapatkan kursi menteri, menurut Fahri tidak ada gunanya. “Nggak ada gunanya. Memang dapat apa? Kayak Gerindra yang katanya mau dapat posisi, menteri apa sih?” tanya Fahri. Dia menyarankan para parpol tetap di jalur masing-masing.

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai belum ada aturan yang jelas dalam konstitusi soal posisi partai pemerintah dan oposisi. Sehingga kontrol yang dilakukan terhadap pemerintah juga belum jelas.

Baca Juga : PDIP Tak Minta Jatah di Kabinet Baru

“Saat ini, tidak ada bedanya antara partai pemerintah dan oposisi karena programnya sama. Kerjanya juga sama. Bedanya yang satu berada di pemerintahan dan satunya lagi di luar pemerintahan,” kata Abdul Kadir Karding di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Karena tidak jelas, maka kontrol terhadap pemerintah atau check and balance yang dilakukan oposisi juga tidak jelas. Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, suatu saat bisa saja partai oposisi bergabung dengan pemerintah. “Dinamika dunia politik itu dinamis. Misalnya, setelah Pemilu 2014, ada partai di luar pemerintah yang bergabung menjadi partai pemerintah,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here