Oposisi Jangan Salah Langkah

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno didampingi partai pendukung memberikan keterangan pers terkait putusan Mahkamah Konstitusi(MK) tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis (27/6). Foto: Iwan Tri Wahyudi

RADARPENA.ID – Wacana bergabungnya partai oposisi ke dalam pemerintahan menyisakan sejumlah pertimbangan. Memilih menjadi oposisi adalah suatu yang sah. Hanya saja, modal pemilu lima tahun ke depan perlu diperhitungkan secara matang.

Pengamat Politik Ujang Komarudin kepada Fajar Indonesia Network (Grup RADARPENA) mengatakan, jika partai yang kalah dalam pemilu harus mengambil sikap. Apakah mau bergabung atau tetap memilih menjadi oposisi. “Jika perolehan suara pada Pemilu 2019 ini dirasa cukup baik, sebaiknya mengambil langkah oposisi,” tegas Ujang di Jakarta, Rabu (3/7).

Namun berbeda dengan partai pendatang baru yang tidak mendapatkan kursi ke Senayan. Ia menyarankan bergabung dengan pemerintah. Tujuannya agar ke depan memiliki modal yang cukup mengikuti pemilu 2024.

Partai Berkarya salah satunya. Partai dengan logo beringin ini memiliki perolehan suara yang kurang signifikan. Menurutnya bergabung dengan pemerintahan akan memiliki keuntungan ketimbang menjadi oposisi.

“Partai baru akan sulit mendapat simpati rakyat. Terlebih tidak ada sosok yang digadang. Saya rasa jika tidak bergabung dengan pemerintahan, suaranya bisa merosot karena kurangnya popularitas. Elit politik bisa melakukan lobi-lobi. Saya rasa pembagian jatah satu kursi menteri tidak akan terlalu dipersoalkan. Meskipun sepenuhnya menjadi kewenangan presiden Jokowi,” imbuhnya.

Baca Juga : Janji Ma’ruf Amin Jika Sudah Dilantik

Akademisi Universitas Islam Al Azhar Indonesia ini mencontohkan, selain Berkarya, Demokrat yang memiliki perolehan suara kurang memuaskan hampir dipastikan akan merapat ke kubu Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kalau melihat sejumlah lobi yang dilakukan mengarah ke kubu Jokowi. Di Demokrat ada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang digadang bisa maju dalam kontestasi lima tahunan. Saya rasa, jika tidak memiliki modal, semisal m en jadi menteri, akan sangat sulit untuk AHY maju pada 2024,” ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here