Revitalisasi Monas Jelas Maladministrasi

Sejumlah pendemo menolak proyek Revitalisasi Monumen Nasional (Monas). Foto: Faisal R Syam

RADARPENA.ID – Ombudsman RI meminta semua pihak untuk fokus pada upaya resolusi penyelesaian kasus Revitalisasi Monumen Nasional (Monas) dalam kerangka pelayanan publik dan penyelamatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jakarta.

Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lebih menunggu sikap dari langkah-langkah yang akan dilakukan Pemprov DKI maupun Sekretariat Negara (Sesneg).

Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, dalam keterangannya menyatakan jika ingin mencari kesalahan dengan mudah, pihak Pemprov jelas dapat diduga melakukan maladministrasi terkait perizinan ke Mensesneg selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

“Pasal 5 ayat (1) dalam Keppres itu mengatakan tugas dari Komisi Pengarah ialah memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana,” tutur Teguh.

Namun hal tersebut, kata Teguh, sebenarnya dapat diantisipasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta sebelum pelaksanaan proyek, yaitu ketika bertemu dengan mitranya dari Pemprov DKI Jakarta sehingga kesalahan itu dapat dikoreksi dari awal jika sungguh-sungguh menggali informasi proyek per-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Baca Juga : Rekor MURI untuk Underpass YIA

”Karena sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, DPRD di tingkat provinsi merupakan bagian dari pemerintah daerah. Jika Pemprov salah, maka DPRD juga ikut bersalah ketika proyek ini berjalan tanpa sepengetahuannya, karena SKPD pelaksananya merupakan mitra kerja DPRD,” ucapnya.

Pembangunan proyek revitalisasi tersebut, ucap Teguh, dilakukan di Monas di tengah-tengah antara Gedung Kantor Gubernur dan Istana Presiden, lokasi di mana Menteri Sekretariat Negara (Mensesneng) berkantor. Sehingga sebagai Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka, tidak sulit bagi Mensesneg untuk mengkonfimasi hal tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta selaku Sekretaris Komisi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here