MK Jawab Sindiran Mahkamah Kalkulator

Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: jawapos

RADARPENA.ID – Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjadi mahkamah kalkulator. Sindiran itu dijawab MK. Lembaga ini menegaskan akan menangani gugatan hasil Pilpres sesuai aturan.

“MK lembaga peradilan yang tugasnya menegakkan hukum dan UU. Semua permohonan itu akan diperiksa. Fakta yang ada bagaimana, alat bukti. Itu yang akan dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, di Jakarta, Sabtu (25/5).

Menurutnya, MK akan lebih dulu memeriksa permohonan gugatan hasil Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga. “Setiap dalil yang diajukan pihak Pemohon akan dibuktikan. Kita ikuti saja sidang ini. Transparansi pasti yang dikedepankan,” imbuhnya.

Sementara soal sindirian MK jangan menjadi bagian rezim korup, Fajar menolak enggan berkomentar. “Apa maknanya saya tidak tahu. MK hanya menjalankan tugas dan tidak terkait politik ataupun diintervensi pemerintah. Tugas MK hanya memeriksa gugatan yang diajukan. Perkara itu itu akan diuji sesuai dengan alat bukti dan fakta-fakta yang ada,” paparnya.

Seperti diketahui, Prabowo-Sandi, diwakili tim hukumnya mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK pada Jumat (24/5) malam. Tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) mengatakan MK telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada. Putusan itu menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif. “Saya mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik. MK harus memeriksa dugaan-dugaan kecurangan tersebut. Dengan adanya kecurangan itu, maka muncul penilaian bahwa Pemilu 2019 merupakan yang terburuk dalam sejarah,” kata BW.

Terpisah, Cawapres Sandiaga Uno mengatakan sebanyak 51 daftar bukti dugaan pelanggaran Pilpres 2019 yang diserahkan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, berasal dari masyarakat yang ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pemilu. “Ini semua berdasarkan kumpulan yang didapatkan dari masyarakat, rata-rata dari tiap provinsi,” kata Sandiaga usai di Masjid Raya Palapa Baitus Salam, Jakarta, Sabtu (25/5).

Dia mengatakan, 50 persen di tiap tempat pemungutan suara (TPS) ada anomali. Misalnya, ada penyimpangan dan ketidakadilan. Sandiaga berharap MK sebagai lembaga yang independen bisa menghadirkan rasa keadilan dan kebenaran sehingga bukti-bukti yang diajukan BPN Prabowo-Sandi bisa dilihat secara obyektif.

Menurutnya gugatan dugaan kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke MK itu sebagai bentuk keprihatinan pelaksanaan Pemilu yang belum berjalan jujur dan adil. Selain itu menurut dia, pelaksanaan Pemilu belum berjalan baik, banyak menimbulkan korban jiwa dari para penyelenggara Pemilu. “Ini tuntutan masyarakat, kami terus bersama rakyat. Seperti kata Pak Prabowo, kami timbul dan tenggelam bersama rakyat,” pungkasnya.

Terpisah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Plate, mengatakan MK memang harus menggunakan kalkulator untuk menghitung dengan tepat sesuai kewenangan yang diberikan UU Pemilu.

“Makna dari mahkamah kalkulator sendiri bermakna dari selisih hasil pemilu antara pihak penggugat dan pihak rival. Ini akan menjadi dasar MK dalam memutus sengketa hasil pemilu. MK disebut punya kewenangan soal metode kalkulator karena memang diatur oleh undang-undang. Jika ingin menambah lingkup kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pemilu maka terlebih dahulu mengubah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan itu tidak dimungkinkan saat ini,” ujar Johnny. Meski disebut harus menggunakan kalkulator, MK akan melihat dengan perspektif yang jauh lebih luas.(rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here