Semua Gedung Berlantai 8 di DKI Dicek Pusat

Ilustrasi. Foto: Shutterstock

RADARPENA.ID – Kini gedung bertingkat delapan atau lebih di DKI Jakarta mendapat pantauan langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada 27 Februari lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah meneken surat menugaskan Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) untuk melakukan pengecekan seluruh gedung bertingkat di ibu kota.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, pemeriksaan bertujuan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi para penghuni.

“Ini belajar dari kejadian runtuhnya selasar di Gedung Bursa Efek Indonesia, kebakaran Gedung Kementerian Perhubungan dan Mall Taman Anggrek akibat kebocoran gas. Kita cek semua gedung bertingkat, itemnya tidak hanya pada keamanan tapi juga comfortable tidak para penghuninya,” ujar Syarif.

Ia menjelaskan, gedung yang diperiksa meliputi apartemen dengan tinggi 8 lantai atau lebih. “Prioritasnya adalah apartemen kelas menengah ke bawah, gedung perkantoran dengan tinggi 8 lantai atau lebih. Tidak hanya lantainya saja, kita juga akan mengecek umur gedung itu. Lebih dari 8 tahun langsung kita cek, kalau gedung pusat perbelanjaan yang berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite K2 itu.

Syarif menambahkan, Komite K2 telah membentuk Tim Pemeriksaan Gedung di Provinsi DKI Jakarta yang diketuai oleh Prof Rizal Z. Tamin dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan anggota dari Kementerian PUPR, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Perguruan Tinggi dan Asosiasi.

“Pemeriksaan kelaikan pengelolaan bangunan gedung ditinjau dari 3 (tiga) unsur kesiapan pengelolaan bangunan. Tentu yang pertama, komitmen organisasi dalam pengelolaan gedung, seperti apa kita lihat dulu,” terangnya.

Kedua, pemeriksaan perizinan penggunaan gedung mulai dari Sertifikat Laik Fungsi (SLF), keberadaan izin teknis, dan kelengkapan dokumen pendukung (AMDAL, as-built drawing, IMB dan perubahannya, laporan kajian teknis persiapan SLF, serta audit gedung terhadap bencana.

“Lalu yang ketiga adalah kondisi aktual pengelolaan bangunan gedung yang meliputi aspek kesesuaian fungsi dan persyaratan tata bangunan, aspek keselamatan, aspek kesehatan, aspek kemudahan, dan aspek kenyamanan. Masing-masing unsur memiliki bobot nilai,” jelasnya.

Sistem bobot nilai gedung berada pada rentang 0-100 yang terbagi menjadi 5 kategori yakni tidak patuh, kurang patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh.

Tim diberi waktu selama 90 hari untuk melakukan pemeriksaan bangunan gedung di Provinsi DKI Jakarta yang termasuk dalam kriteria. “Total ada sekitar 168 bangunan di DKI Jakarta yang akan diperiksa dan hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri PUPR. Kami juga terbuka jika ada usulan dari masyarakat untuk pemeriksaan gedung,” ujarnya.

Ketua Tim Pemeriksaan Bangunan Gedung Rizal Z. Tamin mengatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga sampel bangunan yakni Gedung Mix-Used Grand Indonesia, Blok M Plaza, dan Apartemen Rajawali.

“Pemeriksaan pada Senin (1/4) lalu dilakukan terhadap Gedung Bina Marga dan Gedung Cipta Karya Kementerian PUPR dan dilanjutkan gedung perkantoran swasta dan apartemen untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah lainnya,” tandasnya. (fin/tgr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here