Jaksa Tahan 2 Tersangka Korupsi Kondensat

Kejaksaan Agung RI, Foto: fajar.co.id

RADARPENA.ID – Dua tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait dengan penjualan kondensat yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM dan PT TPPI (Trans Pasific Petrochemical Indotama) diserahkan oleh Mabes Polri kepada Kejaksaan Agung. Satu orang hingga saat ini masih berstatus buronan.

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka. Yaitu mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan mantan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno. Kejaksaan Agung menyatakan kasus tersebut sudah lengkap alias P-21. Namun, hingga saat ini satu tersangkanya, yakni Honggo Wendratno, masih buron.

“Terhadap kasus kondesat yang terjadi pada tahun 2015, Polri telah berkordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk dilimpahkan ke Tahap II dengan dua tersangka. Yaitu RP dan DH. Sementara HW akan diproses melalui peradilan in absentia,” tegas Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit, di Jakarta, Kamis (30/1). Kasus tersebut merugikan negara sebesar Rp 35 Triliun.

Direktur Tipideksus Bareskrim Brigjen Pol Daniel Silitonga menambahkan RP dan DH sudah tiba di Jakarta dan diserahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum). Selain itu, polisi sudah berkoordinasi dengan imigrasi untuk menonaktifkan paspor Honggo Wendratno. “Terhadap HW telah dikeluarkan red notice untuk menonaktifkan paspor yang bersangkutan. Paspor HW sudah dicabut sejak dua tahun lalu,” jelas Daniel.

Mabes Polri, lanjutnya, juga terus mencari keberadaan Honggo yang diduga berada di Cina, Hong Kong atau Singapura. “Untuk keberadaan HW sendiri masih dalam proses pencarian,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono membenarkan adanya penyerahan perkara tersebut. “Berkas Perkara atas nama Raden Priyono dan Djoko Harsono dan Honggo Wendratno,” kata Hari di Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis (30/1).

Honggo Wendratno hingga saat ini belum berhasil dihadirkan oleh polisi. Statusnya oleh Polri dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Sehingga yang diserahkan oleh Bareskrim Mabes Polri hanya tersangka atas nama Raden Priyono dan Djoko Harsono saja,” jelasnya.

Namun karena locus delictie terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, lanjut Hari, maka penanganan perkara tersebut menjadi tanggung jawab Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. “Selanjutnya terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan rutan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI,” ucapnya.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari penunjukan langsung BP Migas terhadap PT TPPI pada bulan Oktober 2008 terkait dengan penjualan kondensat dalam kurun waktu 2009—2010. Sementara perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut dilakukan pada bulan Maret 2009.

Penunjukan langsung ini menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara. BPK menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait dengan penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM, dan PT TPPI sebesar Rp35 triliun.(lan/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here