Mutasi Bentuk Kewenangan Pimpinan KPK

Foto: Dok. KPK

RADARPENA.ID – Pengembalian atau mutasi empat pegawai KPK untuk kembali ke institusi asalnya menuai kritik. Mutasi terhadap empat pegawai yang dinilai berintegritas tersebut seakan menunjukan kesewenangan pimpinan KPK.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan mengatakan rencana mengembalikan empat pegawai KPK ke institusi asalnya harusnya sesuai dengan aturan.

“ICW meminta pimpinan KPK menjalankan aturan secara benar terkait kepegawaian dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertendensi menyingkirkan orang-orang berintegritas di KPK,” katanya di Jakarta, Kamis (30/1).

Satu dari empat pegawai itu, kata Kurnia, saat ini sedang menjalankan peran strategis, yakni mengusut kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR yang menjerat eks Komisioner KPU Setiawan dan buronan Harun Masiku.

“Pimpinan KPK harus serius mendukung kerja-kerja tim penyidik KPK dalam membongkar kasus PAW Harun Masiku. Pengembalian Kompol Rosa oleh pimpinan KPK merupakan bentuk tindakan yang jelas-jelas berseberangan dengan upaya menuntaskan skandal PAW tersebut,” tegasnya.

Baca Juga : NPHD Harus Cair Tepat Waktu

Untuk itu, dia mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera turun tangan. Dewas KPK harus bisa menjalankan tugas sebagai pengawas.

“Dewas KPK harus menjalankan tugas pengawasan jika ada upaya-upaya menyingkirkan pegawai-pegawai KPK di luar prosedur yang seharusnya,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here