KPK Dalami Dugaan Yasonna Halangi Penyidikan Harun

Menkumham Yasonna H Laoly. Foto: Agung Seskab

RADARPENA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly yang menghalangi penyidikan kasus dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. Dalam kasus ini KPK tengah memburu politisi PDI Perjuangan Harun Masiku.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri menjelaskan, pihaknya perlu melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai penerapan Pasal 21 UU Tipikor terhadap suatu pihak. Namun, berdasarkan mekanisme standar operasional prosedur (SOP), ia memastikan, segala laporan yang diterima KPK akan ditindaklanjuti, termasuk laporan yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil tersebut.

“Pada prinsipnya setiap laporan masyarakat akan melalui telaah di Direktorat Pengaduan Masyarakat. Kita akan telaah lebih jauh apakah di sana memang ada masuk dugaan tipikor ataukah tindak pidana yang lain,” kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (23/1).

Adapun Pasal 21 yang dimaksud Kurnia adalah Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Hal tersebut dikatakan Ali Fikri untuk menanggapi laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terhadap Menkumham Yasonna H Laoly ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK.

Baca Juga : Aset Kasus Jiwasraya Disembunyikan di Luar Negeri

Perwakilan koalisi Kurnia Ramadhana menyebut Yasonna telah mengeluarkan informasi tidak benar terkait keberadaan tersangka sekaligus mantan Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Atas hal itu, Kurnia menyatakan pihaknya melaporkan Yasonna dengan Pasal 21 UU Tipikor atau merintangi penyidikan.

“Kami melihat ada keterangan yang tidak benar disampaikan oleh Yasonna. Dia mengatakan bahwa Harun Masiku telah keluar dari Indonesia sejak 6 Januari dan belum kembali, tapi ternyata ada data terkait dengan itu Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia 7 Januari tapi tidak ditindaklanjuti oleh Kemenkumham. Baru kemaren mereka katakan dengan berbagai alasan menyebutkan ada sistem yang keliru,” kata Kurnia di Gedung Merah Putih KPK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here