Pimpinan KPK-Menkumham Dianggap Sebar Hoaks

Foto: Dok. KPK

RADARPENA.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi pernyataan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menyebut mantan Caleg PDIP Harun Masiku sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020.

ICW menyebut selama ini Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly telah menyebar kabar bohong alias hoaks soal keberadaan Harun.

Sejumlah Pimpinan KPK dan Menkumham Yasonna Laoly sejak Harun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024, kompak menyatakan Harun berada di Singapura sejak meninggalkan Indonesia pada 6 Januari 2020. Namun, kini Kemenkumham mengonfirmasi Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

“Ini membuktikan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan KPK telah menebar hoaks kepada publik,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada awak media, Rabu (22/1).

Kurnia mengatakan, penanganan perkara ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh KPK. Sehingga, ia menyarankan KPK untuk mengenakan Pasal 21 UU Tipikor terkait merintangi penyidikan terhadap pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan keberadaan Harun.

Baca Juga : Daftar BPJS, Masyarakat Terkendala

“Ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun Masiku dengan menebarkan hoaks seperti itu mestinya KPK tidak lagi ragu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor,” ungkap Kurnia.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri menjelaskan, KPK menyampaikan informasi keberadaan Harun Masiku di luar negeri kala itu lantaran berpedoman kepada data yang dimiliki Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here