Misi Kemanusiaan

Menkes dr. Terawan Agus Putranto didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris menjawab wartawan usai mengikuti rapt terbatas di Kantor Presiden, Jakarta. Foto: JAY/RUMGAPRES

RADARPENA.ID – Pemerintah memutuskan mengevakuasi 245 WNI (Warga Negara Indonesia) dari Wuhan, Cina. Pesawat Batik Air A-330 PK-LDY nomor penerbangan ID-8618 yang menjemput mereka pada Sabtu (1/2) malam, sudah mendarat di Bandara Internasional Tianhe, Wuhan, pukul 19.00 waktu setempat. Sebelumnya, pesawat bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sesuai jadwal, hari ini rombongan tiba di tanah air. Begitu sampai di Indonesia, para WNI tersebut akan diisolasi selama 14 hari. Pemerintah memilih Natuna, Kepulauan Riau sebagai lokasi karantina. Keputusan itu pun ditolak oleh warga setempat.

Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan tersebut. Informasi yang diperoleh, WNI asal Wuhan tersebut akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna. “Ada kesan, ada pemaksaan kehendak. Karena kami baru tahu,” kata Ngesti di Tanjung Pinang, Sabtu (1/2).

Warga setempat juga menggelar demo menolak wilayahnya menjadi tempat isolasi 245 WNI yang dievakuasi dari Wuhan. Demo digelar di Lanud Raden Sadjad dan di kantor DPRD Natuna.

Ngesti menegaskan penolakan masyarakat menurutnya wajar. Karena itu, dia meminta Menkes Terawan Agus Putranto memberikan penjelasan langsung kepada warga. “Yang jadi permasalahan itu miskomunikasi. Sebab tidak dikomunikasikan dari awal. Kalau sejak ada transparansi dari pemerintah pusat ke daerah, mungkin tidak terjadi hal seperti ini,” paparnya.

Masyarakat menggelar aksi sejak Jumat (31/1) malam. Warga bertanya tanya karena yang disampaikan tidak bisa diterima oleh mereka. Ngesti mendesak Menkes segera menyelesaikan persoalan miskomunikasi soal penanganan WNI yang harus diobservasi di Natuna. “Kalau ada argumen, alasan itu harusnya dijelaskan. Misalnya Natuna penduduknya sedikit. Ini tidak masuk akal. Kami juga manusia, juga penduduk Indonesia/. Kami punya hak berpendapat, punya hak menolak,” tegasnya.

Ngesti menegaskan Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat. Bahkan Pemkab Natuna belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada warga yang terinfeksi virus Corona. Penanganan persoalan virus corona ini seharusnya tidak seperti ini. Masyarakat sekarang dalam kondisi resah dan ketakutan. “Di Natuna ini fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat, siapa yang mau bertanggung jawab,” tuturnya.

Semestinya, lanjut Ngesti, pemerintah pusat tidak menjadikan Natuna sebagai tempat isolasi WNI dari Wuhan. “Jika WNI di Wuhan tersebut aman, semestinya tidak ditempatkan di Natuna. Tetapkan daerah yang lebih baik, dengan fasilitas kesehatan yang memadai,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memastikan WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Cina dalam kondisi sehat, tidak terinfeksi virus Corona. Prosedur pengamanan dilakukan sangat ketat. “Mereka yang dipulangkan betul-betul sehat. Jika tidak sehat maka otoritas Cina pasti tidak mengizinkan. Pemeriksaan sebelum masuk pesawat dilakukan secara berlapis,” tegas Doni.

Pemberlakuan prosedur ketat itu sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan semua warga terlindungi. |Semua barang, pakaian dari China akan diganti dengan pakaian baru di Indonesia. Barang bawaan, perlengkapan mereka langsung dimusnahkan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan,” imbuh mantan Danjen Kopasssus ini.

Menkes Terawan Agus Putranto menjelaskan ada tahapan yang harus dilalui WNI di Wuhansebelum dievakuasi. Tahapan tersebut adalah screening dan clearing. “Ini sudah dilakukan screening dan clearing. Ini dilakukan untuk memastikan di sana bahwa yang kita bawa pulang adalah yang sehat,” tegas Terawan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/2).

Terpisah, Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman meminta warga memaklumi evakuasi ini. Alasannya demi tugas kemanusiaan. Menurutnya, jaminan dari pemerintah melalui Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatam semestinya bisa menenangkan masyarakat.

“Membawa pulang WNI dari Wuhan bukan saja keinginan dari presiden. Tetapi, dari keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah evakuasi kemanusiaan. Kami kami mengimbau mari bersama-sama bahu membahu melewati masa-masa yang sulit ini,” ujar Fadjroel di Jakarta, Sabtu (1/2).

Fadjroel ada standar pemeriksaan sesuai organisasi kesehatan dunia (WHO) yang diberlakukan. “Bahwa transit WNI di Natuna, WNI dihandle oleh TNI dan ditempatkan di rumah sakit militer. Kemudian yang kedua lokasi transitnya jauh dari penduduk dan memenuhi standar dari WHO. Selanjutnya dipastikan WNI yang pulang itu sehat semua dan kesehatannya itu terus dipantau. Artinya jaminan itu diberikan oleh pemerintah,” paparnya.

Menurut Fadjroel, proses evakuasi WNI dari Wuhan ini dilakukan pemerintah dengan merujuk Inpres Nomor 4 Tahun 2019. “Semua pihak kementerian, bahkan sampai gubernur, wali kota, kabupaten, di mana akan dilakukan karantina, itu semua di bawah satu koordinasi,” paparnya.

Terkait adanya penolakan dari warga dan Wakil Bupati Natuna, Fadjroel menyebut Mendagri Tito Karnavian akan memberikan penjelasan kepada Ngesti. Fadjroel berharap semua pihak bisa mendukung proses evakuasi tersebut. “Mudah-mudahan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dapat memberikan penjelasan yang utuh dan terang ke publik. Istana mengimbau ini adalah misi kemanusiaan,” ucapnya.(khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here