Surpres Omnibus Law Sudah Diteken

Ilustrasi. Foto: Istimewa

RADARPENA.ID – Rencana pembentukan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan semakin menguat. DPR tinggal menunggu draf yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo untuk segera dibahas.

Setelah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2020, kemarin (30/1) Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mendatangi Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam pertemuan tertutup itu, Puan mengaku jika kedatangan dua pembantu presiden tersebut dalam rangka konsultasi pembentukan Omnibus Law Perpajakan.

“Bu Sri Mulyani datang untuk berkonsultasi dengan rencana pemerintah terkait perpajakan. Kita ketahui akan ada dua omnibus law Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja. Karena pengusulnya pemerintah, maka kami adakan konsultasi,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

Putri Megawati Soekarno Putri tersebut menerangkan, pihaknya menyarankan agar pemerintah mengikuti mekanisme di DPR. “Sekarang ini saya sarankan untuk menunggu hasil Prolegnas. Karena pada 2020 salah satunya omnibus law (masuk prioritas, Red),” tambahnya.

Puan menjelaskan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu draf dari pemerintah. Karena pembentukan Omnibus Law ini baru pertama kali, maka harus dilakukan dengan kehati-hatian.

“Diharapkan bisa membuka lapangan kerja dan investasi. UMKM juga diharapkan lebih menggeliat setelah terbentuknya Omnibus Law. Saya ingin membuka dalam pembahasan omnibus law ini, karena dibutuhkan masukan. Sosialisasi antara pemerintah dan dpr juga diperlukan,” bebernya.

Baca Juga : KPK Dalami Dugaan Yasonna Halangi Penyidikan

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, pihaknya sudah melakukan pembahasan beberapa kali terkait rancangan Omnibus Law tersebut. Ia mengatakan, telah melakukan dengan Komisi XI dan selanjutnya berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

“Pemerintah sesudah pembahasan beberapa kali. Surpresnya juga sudah ditandatangani presiden. Kami bertanya mekanisme penyampaian ke DPR,” kata Sri.

Menurutnya, setelah berkonsultasi dengan DPR pemerintah akan mengikuti mekanisme yang ditetapkan DPR terkait penyerahan draf tersebut. “Setelah bertemu kita akan ikut mekanismenya. Karena sebelumnya, banyak yang menyampaikan posisi dan pendapatnya,” tandasnya. (khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here