UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak

Menkominfo Johnny G Plate. Foto: jawapos

RADARPENA.ID – Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) resmi diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) melalui Surat Presiden No. R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 lalu.

”Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU PDP dengan DPR RI,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada temu media di gedung Kominfo, Jakarta, Selasa (28/1).

Begitu UU PDP disahkan, kata Johnny Indonesia akan menjadi negara kelima di Asia Tenggara yang memiliki aturan terkait pelindungan data pribadi. ”Di negara-negara ASEAN saat ini ada empat negara yang punya GDPR atau UU perlindungan data, yaitu Singapura Malaysia Thailand dan Filipina. Di dunia telah ada 126 negara yang punya GDPR. Jika selesai, kita akan menjadi negara ke-127 di dunia,” ujar Johnny.

Rancangan UU PDP ini akan menjadi standar pengaturan nasional tentang pelindungan data pribadi, baik data pribadi yang berada di Indonesia maupun data pribadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

”Bahkan data pribadi yang bukan terkait dengan WNI, perlu ada manajemen yang akuntabel dengan proses yang prudent. Ini bukan urusan main-main. Ini urusan data yang begitu pentingnya. Data tidak hanya secara komersial, punya peran-peran secara geostrategis, perlu ada satu manajemen yang pruden dan akuntabel,” tegas Johnny.

Baca Juga : Tidak Bermanfaat, WNA Dideportasi

Jangkauan pengaturan rancangan undang-undang ini akan berlaku untuk sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (perorangan maupun korporasi baik yang badan hukum maupun tidak badan hukum).

UU ini kata ia, di satu sisi untuk menjaga kedaulatan data, dan di sisi yang lain juga untuk memastikan membuka peluang yang ramah terhadap inovasi dan bisnis. Di samping perlindugan data, juga perlu membuka peluang untuk inovasi dan bisnis, atau aspek investasinya. ”Saya harap proses politik di DPR nantinya bisa berlangsung dengan cepat dan terbuka, sekaligus membuka peluang yang lebar untuk partisipasi publik,” jelas Johnny.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here