Ombudsman Minta Daerah Bandel Disanksi

Ombudsman Republik Indonesia. Foto: Istimewa

RADARPENA.ID – Komisioner Ombudsman RI Ninik Komisioner melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (28/1). Rapat tersebut membahas terkait tingkat kepatuhan Kemendagri terhadap rekomendasi Ombudsman RI.

”Jadi kita berbagi persepsi yang sama terhadap statemen beliau (Ninik Rahayu) pada saat melaporkan ke Bapak Menko Polhukam dan kita ingin tahu apa sih yang dimaksud ketidakpatuhan Kementerian Dalam Negeri,” kata Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kemendagri di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Hadi menuturkan, ketidakpatuhan tersebut yang masuk dalam rekomendasi Ombudsman RI ialah dalam hal melaksanakan penyelesaian permasalahan di tingkat Provinsi/Kabupaten Kota. “Ternyata beliau sampaikan, ketidakpatuhan ini dalam kapasitas di dalam melaksanakan mendorong penyelesaian permasalahan di provinsi kabupaten kota ya,” kata Hadi.

Lebih lanjut Hadi mengatakan bahwa terjadi miskomunikasi antara kementerian/lembaga daerah yang menjadi tanggung jawab Kemendagri. Menurut Hadi, pertemuan dengan Ninik tadi semakin memperkuat sinergi antara Ombudsman dan Kemendagri. ”Kadang-kadang di daerah ada yang menjadi permasalahan pelayanan publik ranahnya KL lain. Nah ini dikira urusan Kemendagri. Nah jadi sudah tidak ada masalah, sudah terbangun, dan kita bersinergi,” ujar Hadi.

Pada kesempatan yang sama Ninik mengungkapkan bahwa rekomendasi ketidakpatuhan tersebut dalam wujud fungsi pembinaan dan pengawasan dari Kemendagri. Menurutnya, hal ini perlu segera ditindaklanjuti. ”Nah ini yang disampaikan pak sekjen, kami memandang ketidakpatuhan itu dalam tanda kutip fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Ombudsman. Ini yang perlu segera ditindaklanjuti,” kata Ninik.

Ninik berharap adanya Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan Ombudsman dapat membuat hasil yang lebih jelas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. ”Nanti kalau ada PKS (perjanjian kerja sama) ya Pak, lebih detail, siapa yang incharge di Kemendagri untuk lakukan pembinaan dan pengawasan,” ucap Ninik.

Lebih lanjut Ninik juga menyebut setiap pelaporan yang masuk ke Ombudsman akan ditembuskan ke Kemendagri. Ia ingin Kemendagri menangani mulai dari hulu hingga ke hilir. Artinya tidak hanya memberikan sanksi (hilir) namun juga dapat memberikan pembinaan (hulu).

”Dengan demikian Kemendagri tidak mengetahui di hilir tapi dari awal terus dilakukan pembinaan. Bukan hanya menjatuhkan sanksi tapi dari awal melakukan pembinaan dan pengawasan,” ujar Ninik. Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan bahwa Kemendikbud dan Kemendagri tidak mematuhi rekomendasi Ombudsman RI. (dim/fin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here