Kampus Merdeka Jalan Komersialisasi Pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Foto: Dok. Kemendikbud

RADARPENA.ID – Kebijakan Kampus Merdeka yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kurang berpihak pada kebutuhan. Bahkan kebijakan tersebut membuka pintu terjadinya komersialisasi pendidikan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan kebijakan Kampus Merdeka tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat yang masih sedikit mengakses pendidikan tinggi.

“Kebijakan ini belum berpihak sama sekali dengan kebutuhan masyarakat yang masih berkutat pada masalah akses pendidikan tinggi,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/1).

Dikatakannya, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 31 persen. Bukannya meningkatkan APK, tapi justru kebijakan yang tidak membahas mengenai upaya peningkatan APK pada pendidikan tinggi yang dimunculkan.

Dia mengatakan kebijakan Kampus Merdeka lebih tepat disebut kampus bebas yang berarti memberikan kampus kewenangan untuk melakukan apapun. Termasuk tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT). “Apalagi dengan mempermudah jalannya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang berujung pada komersialisasi pendidikan,” katanya.

Baca Juga : O2O Minati Investasi Daur Ulang Ponsel

Dia juga menilai kebijakan tersebut tidak menyinggung mengapa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) gagal dalam mencetak guru yang berkualitas. “Hal lain terkait kebutuhan industri itu memang penting, tapi Tridharma perguruan tinggi juga harus tetap didahulukan. Jika, melulu tunduk pada industri maka kampus menjadi agen-agen kapitalis yang jauh dari misi kemanusiaan,” katanya.

Sementara itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) setuju dan siap mendukung kebijakan Kampus Merdeka. UGM akan melakukan berbagai pembenahan dan penyesuaian.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here