RUU CLK Asli atau Palsu

Sejumlah demonstran melakukan aksi demo menolak Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/1). Foto: Iwan Tri Wahyudi

RADARPENA.ID – Masyarakat dibuat bingung dengan beredarnya draf RUU Cipta Lapangan Kerja (CLK). Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja memang sudah disebarkan ke masyarakat. Sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut jika yang beredar adalah draf abal-abal alias palsu.

Menanggapi hal itu, akademisi Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, yang benar adalah ucapan Mahfud MD. Menurutnya, sebelum Undang-Undang disahkan, harus disosialisasikan kepada masyarakat.

“Yang benar ya Mahfud. Karena memang harus disosialisasikan dulu. Bahkan ada anggaran sosialisasi. Bukan cuma pemerintah, DPR juga ikut mensosialisasikan,” kata Ujang kepada FIN (Grup RADARPENA) di Jakarta, Rabu (22/1).

Menurutnya, pernyataan Puan yang menyebut belum menerima draf dari pemerintah dinilai miskomunikasi. Ia meyakini draf tersebut sudah ada di DPR. Hanya , Puan belum mengetahui atau belum membacanya.

Terpisah, Mahfud MD menjabarkan, jika penyebaran draf RUU itu sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Lho kan sudah disebarkan ke publik. Telah disampaikan ke Kadin, ke mana-mana. Sudah ke masyarakat, buruh juga sudah disampaikan,” ujar Mahfud di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (22/1).

Baca Juga : Wolverhampton vs Liverpool: Awas Tergelincir, Klopp!

Ia menerangkan, Bab X mengatur tentang penyebarluasan. Pemerintah dan DPR wajib menyebarluaskan materi yang akan diundangkan sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Mahfud juga tidak mempersoalkan buruh yang turun ke jalan menentang RUU tersebut. Menurutnya, penolakan adalah hal wajar dalam membuat suatu kebijakan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here