Beredar Draf Sertifikasi Halal Tak Wajib

RADARPENA.ID – Muncul draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar. Dalam draf tersebut, salah satunya mempersoalkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Hingga saat ini, DPR belum menerima secara resmi draf RUU Omnibus Law dari pemerintah.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim tidak mempersoalkan jika sertifikasi halal menjadi tidak wajib kembali. Artinya akan bersifatnya sukarela. “MUI dalam posisi skema apapun siap. Skema wajib kita siap, skema sukarela juga siap,” kata Lukman di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (21/1).

Jika sertifikasi halal menjadi sukarela, maka ada pasal dalam UU Jaminan Produk Halal yang direvisi melalui RUU tentang Omnibus Law. Tujuannya memudahkan investasi dalam negeri. “Kalau skema wajib, berarti kesempurnaannya. Kalau sukarela berarti tidak sesempurna yang diharapkan,” imbuhnya.

Apapun keluaran RUU tentang Omnibus Law, lanjutnya, MUI akan selalu siap. Karena sudah sejak lama memiliki berbagai kelengkapan infrastruktur sertifikasi halal. “Skema apapun nggak ada masalah. Kita siap, mulai dari auditor, pemeriksa, semua siap untuk mengerjakan,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengakui ada draf yang beredar erisi penghapusan kewajiban sertifikasi halal dalam UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jika hal itu benar, maka PKS akan menolaknya. “Saya sudah cek ke anggota Baleg, pemerintah belum mengirim draf resmi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tapi jika benar ada pasal penghapusan kewajiban sertifikasi halal, Fraksi PKS tentu menolak,” tegas Jazuli.

Menurutnya, sangat sembrono jika ada niatan menghapus kewajiban sertifikasi halal yang merupakan jaminan negara kepada konsumen. Apalagi, jika itu dianggap menghambat investasi atau ekonomi. “Kalau nanti benar diusulkan ini namanya kemunduran. Atau mungkin saja ini bagian dari agenda liberalisasi produk perdagangan dengan mengabaikan perlindungan atas hak-hak konsumen Indonesia,” paparnya.

Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani juga membenakan belum menerima draf RUU Cipta Lapangan Kerja atau omnibus law dari pemerintah. “Dari pemerintah belum kami terima. Jadi, kalau ada yang beredar, saya tidak tahu dari mana. Jangan sampai terpengaruh dengan draf abal-abal,” terang Puan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).

DPR, lanjutnya, telah meminta kepada pemerintah segera menyerahkan draf RUU Cipta Lapangan Kerja. Sehingga DPR dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi. “Kalau sudah sampai di DPR, saya akan meminta komisi terkait untuk bisa sosialisasikan. Selanjutnya menerima masukan dari berbagai pihak,” imbuhnya.

RUU Cipta Lapangan Kerja akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR mendatang. “Omnibus Law menjadi salah satu hal yang masuk dalam Prolegnas. Tapi prolegnas ini baru kita akan sepakati dalam paripurna. Yang mana Prolegnas baru satu perencanaan, belum pembahasan substansi,” tuturnya.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mendengar ada 82 undang-undang yang akan dijadikan satu dalam draf RUU Cipta Lapangan Kerja. Menurutnya, yang terpenting dalam mendorong RUU tersebut adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dan usaha yang baik di Indonesia. (rh/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here