Pendanaan PLTU Suralaya Harus Dibatalkan

PLTU Suralaya. Foto: PLN

RADARPENA.ID – Baru-baru ini Korea Development Institute (KDI) mengeluarkan hasil studi kelayakan awal atas proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Banten. Studi tersebut menunjukkan proyek emisi kotor di luar negeri tersebut minus.

Studi ini membuat para direktur Korea Electric Power Corporation (Kepco), perusahaan listrik nasional Korea Selatan menunda pembahasan pendanaan Jawa 9 dan 10 dalam agenda rapat dewan direktur.

Sebelumnya parlemen Korea Selatan juga membahas kontroversi proyek ini dalam beberapa rapat dengar pendapat dengan perusahaan keuangan publik yang mensponsori pendanaan Jawa 9-10 dan kementerian terkait. Lembaga publik Korea yang nilai investasi di atas US 4,5 juta diwajibkan melakukan studi kelayakan awal.

Direktur Eksekutif Trend Asia Yuyun Indradi mengatakan hasil studi ini membuktikan bahwa proyek PLTU tidak layak didanai karena berpotensi rugi dari sisi keuangan dan bisnis. Ini belum termasuk biaya eksternal seperti lingkungan dan kemanusiaan akibat paparan emisi. Membiayai proyek batu bara hanya akan meningkatkan risiko dan ancaman kesehatan bagi masyarakat sekitar.

“Kepco seharusnya tidak hanya menunda pembahasan pendanaan namun membatalkan secara permanen keterlibatannya dari proyek kotor ini. Ini juga harus diikuti oleh Kdb, Kexim dan K-Sure untuk tidak melibatkan warga Korea Selatan meracuni warga Indonesia,” kata Yuyun melalui keterangan persnya, Minggu (19/1).

Baca Juga : Pemerintah Segera Bangun Perumahan MBR-ASN

Sementara pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa pendanaan proyek Jawa 9 dan 10 hampir closing pada awal Januari 2020. Pemerintah Indonesia terlalu yakin proyek ini akan didanai di tengah kontroversi di dalam negeri Korea Selatan. Namun hingga akhir Januari ternyata klaim tersebut tidak terbukti.

Pada 5 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan proyek PLTU Jawa 9 dan 10. Kedua proyek masuk dalam program 35.000 Megawatt yang telah digadang-gadang Jokowi sejak Mei 2015 dan disebut menggunakan teknologi Ultra Super Critical (USC) yang diklaim ramah lingkungan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here