Tolak Omnibus Law, Buruh Akan Demo Besar

RADARPENA.ID – Sejatinya pemerintah menerbitkan UU Omnibus Law untuk menggeliatkan investasi asing di Indonesia sehingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang masih di level 5 persen. Namun masih terjadi penolakan, yakni dari para buruh, karena dalam poin regulasi tersebut dianggap merugikan kesejaheraan mereka.

Oleh karena itu, buruh memprotes dan menolak UU Omnibus Law. Kali ini buruh akan menggelar aksi yang lebih besar dari biasanya di Gedung DPR RI, pada 20 Desember 2020.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), mengancam akan melakukan aksi besar-besaran sebagai bentuk penolakan penerbitan UU Omnibus Law.

“Untuk menolak Omnibus Law. Pada senin anggota yang tergabung dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan afiliasi lainnya akan urun sebanyak 25 hingga 30 ribu ke gedung DPR,” ujar dia di Jakarta, Sabtu (18/1).

Dalam aksi itu, KSPI menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Total terdapat enam poin yang ditolak dalam Omnibus Law, dua di antaranya adalah status hubungan kerja dan tentang upah minimum yang akan dibikin upah per jam.

“Kami menafsirkan status hubungan kerja ini dipermudah bahkan bakal tidak jelas. Padahal kan sudah di atur PKWT. Sedangkan untuk upah perjam. Ketika upah minimum diganti per jam pertanyaannya bagaimana terhadap jaminan kesehatan atau jaminan hari tua. Ini tidak berpihak kepada pekerja,” kata dia.

Apabila aksi demo pada 20 nanti tidak digubris pemerinah, maka KSPI bakal menggelar aksi lanjutan yang naninya berujung pada pemogokkan nasional.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here