Pemilu Harus Murah

Ketua KPU Arief Budiman. Foto: Iwan Tri Wahyudi

RADARPENA.ID – DPR RI mendukung pemanfaatan penggunaan teknologi dalam pesta demokrasi. Hal ini diharapkan bisa meminimalisasi besarnya anggaran dalam perhelatan lima tahunan. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, pemerintah dan DPR mempunyai kewajiban menghadirkan pemilu murah. Hal ini terlepas dari besarnya politik uang yang menjadi momok dalam pemilihan kepala daerah.

Penggunaan rekapitulasi elektronik yang digaungkan penyelenggara pemilu diharapkan bisa diterapkan pada Pilkada Serentak 2020. Bahkan, Mardani mengusulkan adanya kampanye secara elektronik. “Kita perlu mengedepankan teknologi digital. Saya berharap, sudah ada simulasi untuk e-Rekap. Saya kira e-Kampanye juga bisa lebih baik. E-Kampanye harus digalakkan. Atau turunannya e-APK atau lainnya. Saya mengapresiasi. Kita berkaca dari, e-tol nyatanya bisa diterima masyarakat. Dengan penggunaan digitalisasi, diharapkan pemilu bisa lebih murah,” kata Mardani di Jakarta, Sabtu (18/1).

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya terus melakukan kajian dalam menerapkan rekapitulasi elektronik pada Pilkada Serentak 2020. KPU telah berdiskusi dan melakukan kajian dengan berbagai pihak termasuk dengan Tim ITB yang sedang melakukan analisis terhadap simulasi yang dilakukan KPU dalam penerapan e-Rekap. “Kita terus kaji. Minggu depan kami akan bertemu dengan tim dari ITB. Mereka sedang menganalisis yang sudah kami simulasikan kemarin. Nanti mereka akan mengusulkan pilihan-pilihanya, misalnya apakah kita menggunakan sistem OCR dan OMR,” terang Arief.

Dia mengatakan KPU telah menggelar simulasi rekapitulasi menggunakan sistem OCR dan OMR di Jakarta pada 7 Januari lalu. Simulasi ini dilakukan untuk memilih sistem yang tepat diaplikasikan pada e-Rekap pada pemilihan umum. Sistem OCR atau optical character recognition merupakan sistem yang berfungsi untuk memindai dari gambar atau foto dari kertas rekapitulasi suara menjadi teks yang nantinya dikonversi dalam bentuk hitungan suara berbasis elektronik.

Sedangkan OMR atau optical mark reader merupakan sistem yang membaca tanda bulatan pensil pada kertas rekapitulasi suara dan kemudian dipindai ke dalam bentuk data elektronik. “Simulasi itu dilakukan untuk mencermati akurasi penggunaan sistem, penggunaan kertas rekapitulasi dan spesifikasi kamera yang dipilih untuk mendukung e-Rekap. Nanti semakin mengerucut pilihan kita pakai metedo atau cara yang mana,” tutur Arief.

Menurutnya, target utama KPU dalam penerapan e-rekap ini adalah Pemilu 2024. Namun, KPU terus berupaya agar penerapan e-rekap dilakukan pada Pilkada Serentak 2020. “Dasar hukum untuk diterapkan di Pilkada sudah cukup kuat di UU Pilkada. Kalau kajian sudah matang, kita akan konsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Lalu, kita tuangkan dalam peraturan KPU,” jelas dia.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan memastikan daerah-daerah yang siap menerapkan e-rekap di Pilkada Serentak 2020. Menurut dia, persiapan tersebut penting karena penerapan e-rekap bukan saja terkait persoalan teknis atau yuridis semata. Tetapi juga perubahan mindset mulai dari pemilih, peserta dan penyelenggara pemilu. “Sebetulnya hardware kita sudah punya. Makanya sistemnya nanti kita yang pilih. Karena Pemilu 2019 lalu, sudah punya pola itu, mengirimkan data Situng. Seperti itu polanya. Kalau Pemilu 2019 pakai input data. Kalau e-rekap datanya langsung dikirim,” tutupnya. (khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here