Reorganisasi Kemendikbud Langgar UU

Foto: Istimewa

RADARPENA.ID – Komisi X DPR RI meminta, pemerintah mengkaji ulang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perpres 82/2019 memuat perubahan organisasi di bawah Mendikbud Nadiem Anwar Makarim yang merupakan gabungan dua kementerian, yakni Kemendikbud dan Kemristekdikti.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, bahwa aturan Reorganisasi di Kemendikbud berpotensi melanggar undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya.

“Memang itu hak prerogatif presiden, tapi kami cermati ada tupoksi baru, namun juga ada yang hilang, padahal ada amanat undang-undang lain yang harus dipenuhi Mendikbud sebagai wakil pemerintah yang membawahi pendidikan,” katanya, Rabu (15/1)

Selain itu, Fikri menilai penggabungan seluruh urusan dalam Kemenristekdikti, termasuk Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti, serta Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, menjadi satu Dirjen Pendidikan Tinggi berpotensi memicu polemik baru.

Baca Juga : Harga Sawit Resmi Naik

“Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi disebutkan bahwa kewajiban perguruan tinggi yang disebut Tridharma, adalah menyelenggarakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat,” terangnya.

Fikri juga mengingatkan, soal alokasi anggaran yang mesti disediakan pemerintah untuk memenuhi fungsi tersebut, sesuai amanat undang-undang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here