Bawaslu Prediksi Sejumlah Pelanggaran Pilkada

Ketua Bawaslu RI Abhan. Foto: Dok. Bawaslu

RADARPENA.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berharap Pilkada Serentak 2020 berjalan lebih baik dibandingkan Pemilu 2019 dan pilkada sebelumnya. Jangan ada lagi persoalan politik uang, ujaran kebencian, politisasi, SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Bawaslu RI Abhan menyatakan dalam mencapai hal tersebut Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian. “Kita harus wujudkan Pilkada 2020 lebih baik dari sebelumnya. Bawaslu akan menggandeng stakeholder. Seperti organisasi masyarakat, kepemudaan, dan masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Pilkada Serentak 2020,” kata Abhan di Jakarta, Sabtu (11/1).

Menurutnya, tantangan Pilkada Serentak 2020 tidak ringan. Dia meyakini, beban Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengawasi pilkada lebih berat jika dibandingkan mengawasi tahapan Pemilu 2019 lalu. Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara jajaran Bawaslu provinsi maupun kabupaten/kota. “Jajaran Bawaslu harus kompak menghadapi tantangan yang semakin berat. Tetap jaga integritas sebagai penyelenggara pemilu,” ucapnya.

Abhan berpendapat terkait isu pilkada yang akan dikembalikan kepada DPRD sudah tak relevan. Dia meyakini, pemilihan melalui demokrasi langsung lebih baik dibandingkan melalui DPRD. Sebab, prosesnya sangat terbuka.

“Masyarakat berhak untuk menentukan pilihan sesuai dengan kriterianya masing-masing. Selain itu, masyarakat memiliki kewenagan melaporkan jika ada kecurangan atau kejanggalan dalam proses pemilihan. Jika pesta demokrasi dianggap kurang berjalan mulus, sebaiknya duduk bersama mencari solusi terbaik,” bebernya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak Bawaslu Provinsi terus belajar tentang adjudikasi. Dia menginginkan seluruh pengawas pemilu sampai tingkat kabupaten/kota mendalami pengetahuan dan kemampuan melakakukan mediasi dalam menyelesaikan sengketa proses Pilkada Serentak 2020.

“Bawaslu Provinsi perlu memperdalam keahlian mediasi yang diselenggarakan Bawaslu. Bahkan, Bawaslu Provinsi perlu menurunkan semua pengetahuan mediator itu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota,” jelas Bagja.

Meskipun beberapa pimpinan Bawaslu Provinsi telah mengikuti pendidikan mediator, tetapi kebutuhan mediator yang bersertifikat harus dimiliki pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota. Untuk itu, Bawaslu Provinsi diharapkan bisa membantu upaya pendidikan mediator kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dia mengingatkan, kemampuan mediator itu bermanfaat saat pilkada. “Mediasi dan penyelesaian sengketa membutuhkan keahlian. Itu semua menjadi amanah bagi Bawaslu Provinsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” terangnya.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu ini menegaskan, Bawaslu akan menyelesaikan modul-modul adjudikasi yang digunakan untuk menjadi bahan bacaan dan pembelajaran bagi Bawaslu daerah. Bahkan, Bagja mengharapkan modul itu dikembangkan menjadi buku-buku adjudikasi Bawaslu. Sehingga masyarakat juga mengetahui bagaimana adjudikasi Bawaslu. “Bawaslu rencanakan modul itu sudah selesai sekitar awal Februari tahun ini. Kita akan buat menjadi buku,” pungkasnya. (khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here