Perpres KPK Bisa Diuji

Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Dok. Polkam

RADARPENA.ID – Draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang KPK, terus menuai kritik. Terlebih, soal penempatan pimpinan KPK di bawah Presiden. Posisi tersebut dinilai rawan. Sebab, presiden dikhawatirkan bisa mendikte lembaga antirasuah itu. Pemerintah tidak mempersoalkan hal tersebut.

“Nggak apa-apa dikritik. Silakan saja. Nanti dilihat bagaimana. Kita semua ingin baik. Kalau nantinya perpres dianggap tidak baik, bisa diuji. Ada sejumlah cara untuk menguji peraturan yang dibuat pemerintah. Bisa direvisi lagi melalui eksekutif review, judicial review, dan sebagainya. Tetapi masukan dari berbagai eleman harus ditampung,” kata Menkopolhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/12).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan draf Perpres tentang KPK. Pasal 1 dalam draf Perpres tersebut menyebut pimpinan KPK bertanggung jawab kepada Presiden.

Hal tersebut pun menuai kritik. Salah satunya dari Partai Demokrat yang menilai perpres tersebut konyol dan sesat konstitusi. Perpres tersebut dinilai bisa mendikte KPK. Terlebih, kedudukan presiden sebagai kepala negara diatur limitatif dalam UUD 1945. Selebihnya sebagai kepala pemerintahan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai draf Perpres tersebut langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi. Terlebih, perilaku korup di lingkungan pemerintahan semakin menjadi-jadi. Termasuk di Pemda.

Baca Juga : Lelang Jabatan Kajati, Kejaksaan Libatkan Pihak Ketiga

Draf Perpres KPK yang menempatkan KPK di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bisa bertentangan dengan UU. Hal itu menurut dia karena dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan KPK menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Presiden, DPR dan BPK.

“Selama ini peran dan fungsi KPK sangat signifikan dan vital dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Seperti lembaga negara lain, sebagai ‘State Auxiliary Institution’, KPK seharusnya diperkuat lagi. Bagaimana mungkin KPK yang independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memberantas korupsi, akan dibatasi,” terang Didik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here