Makin Ketat, Lalu Lintas Keuangan Pemda Dipantau

Mendagri Tito Karnavian bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin usai bertemu membahas hasil penelusuran terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) terkait rekening kasino kepala daerah, Jumat (20/12). Foto: Syaiful Amri

RADARPENA.ID – Pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan penggunaan anggaran. Ini setelah sistem audit dan pengawasan kian diperketat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah ini pun melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan lalu lintas keuangan pemerintah daerah.

Ya, tidak hanya melibatkan PPATK, sumber informasi yang berkembang, dari laporan-laporan yang masuk ke Kemendagri dan PPATK bakal diperluas. Artinya, tim akan bekerja berdasarkan analisa laporan termasuk temuan dari berbagai sumber.

”Intinya adalah kita sepakat untuk memperkuat kerja sama antar lembaga, Kemendagri dengan PPATK, terutama dalam pengawasan anggaran-anggaran ya, lalu lintas anggaran yang melibatkan pemerintahan, lebih spesifik Pemerintah Daerah,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Jakarta, Jumat (20/12).

Kerja sama Kemendagri dengan PPATK itu menurut dia nantinya akan memonitor alur transaksi yang mencurigakan dari pemerintah daerah. ”Kita sepakat diantaranya ke depan dari Kemendagri akan meningkatkan akses kepada PPATK dalam rangka untuk melakukan profiling dan sekaligus cross checking atas pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK,” kata dia.

Soal transfer dana Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Mendagri menilai tidak cukup hanya mengandalkan direktorat jenderal yang ada di institusinya saja, oleh karena itu butuh PPATK untuk hal-hal yang berada di luar ranah Kemendagri.

”Kami tidak bisa bekerja sendiri karena kami tidak memiliki akses sistem perbankan dan lain-lain. Itu kewenangannya ada pada PPATK, untuk itu lah kita minta bantuan PPATK,” katanya.

Kerja sama diharapkan mampu memonitoring dana-dana yang di transfer ke desa, kabupaten dan kota agar benar-benar dimanfaatkan efisien, efektif dan tepat sasaran untuk kepentingan pembangunan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here