Warning untuk Kepala Daerah

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyampaikan hasil penelusurannya pada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait rekening kasino kepala daerah kepada Mendagri Tito Karnavian, Jumat (20/12). Foto: Syaiful Amri

RADARPENA.ID – Temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kepala daerah yang punya rekening kasino di luar negeri, menjadi perhatian Kemendagri. Karena bukan penegak hukum, Kemendagri tidak boleh ikut campur dalam penelusuran rekening tersebut. Terlebih meminta informasi detail siapa saja kepala daerah yang diduga memilikinya.

“Kemendagri hanya bisa mengkonfirmasi kebenaran dengan instansi terkait. Kami mengapresiasi penelusuran PPATK. Hasilnya menjadi bahan bagi Kemendagri untuk pengawasan. Namun, Kemendagri bukan aparat penegak hukum. Jadi tidak punya wewenang,” kata Mendagri Tito Karnavian usai bertemu Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddindi di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12).

Selain itu, informasi dari PPATK bersifat intelijen. Saya sebagai Mendagri tidak boleh meminta informasi kepada PPATK. Apalagi dalam bentuk detail. Karena itu informasi tersebut bisa iya, bisa tidak. Kami perlu diklarifikasi melalui proses lanjut,” terangnya.

Menurutnya, aparat hukum tentu akan melakukan penyelidikan. Jika benar, maka statusnya bisa dinaikkan menjadi penyidikan. Sebaliknya, jika tidak, penyelidikannya dihentikan. Meski begitu, lanjut Tito, hal ini bisa menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya.

“Kalau benar, kira-kira ada nggak modus seperti itu. Kami akan gunakan ini untuk memperingatkan teman-teman kepala daerah yang lain. Lebih hati-hati dan lebih efektif, efisien dalam melaksanakan tata kelola keuangan negara,” tutur mantan Kapolri ini.

Baca Juga : Indonesia Tak Tinggal Diam soal Uighur

Selain itu, mantan Kapolda Metro Jaya ini sepakat berbagi akses data untuk proses pemeriksaan dan monitoring dana desa.

“Ini rangka melakukan profiling sekaligus crosschecking atas pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK. Karena Kemendagri ada dukcapil, ada dirjen khusus, yakni dirjen dukcapil. Di mana ada lebih 98 persen Indonesia sudah terdata. Data ini dapat digunakan oleh PPATK untuk melakukan pendalaman, percepatan proses pemeriksaan. Terutama transaksi mencurigakan,” ucapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here