Terkait Informasi Rekening Kepala Daerah, PPATK Bisa Disanksi

Politisi PKB ini menyarankan, sebaiknya PPATK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum daripada membuat efek kejutan. “Kalau memang ada kesalahan laporkan kepada aparat penegak hukum. Koordinasikan. Ini malah koordinasi ke media,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan ada temuan dugaan kepala daerah melakukan transaksi keuangan di luar negeri. Yakni melalui rekening kasino. Transaksi tersebut dalam bentuk mata uang asing dengan nilai Rp 50 miliar.

Badaruddin menyatakan PPATK telah melakukan diskusi dengan aparat penegak hukum. Seperti KPK, Polri, dan kejaksaan. Menurutnya, diskusi itu dalam tahap memberikan informasi awal perihal rekening kasino.

“Soal ada-tidaknya tindak pidana dalam transaksi yang PPATK telusuri, itu strategi kami dengan penegak hukum. Misalnya kapan dan di mana uang itu disimpan. Nanti akan dibahas dengan penegak hukum,” tegas beber Badaruddin.

Dia membantah pihaknya mengincar kepala daerah. Dikatakan, yang dilakukan PPATK hanya memantau realitas yang terjadi. Selain itu, Badaruddin juga menampik terpantaunya rekening janggal kepala daerah tersebut terkait pileg atau pilpres.

“PPATK ingin menekankan transaksi tersebut sebagai pola baru yang dilakukan untuk menyembunyikan catatan keuangan maupun aset. Tidak ada kaitannya dengan politik,” ucapnya.

Terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut sudah mengetahui soal temuan PPATK terkait adanya sejumlah kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri. Agus menegaskan ada anak buah dari salah satu kepala daerah yang berstatus tersangka di KPK.

“Ada kasus di mana anak buahnya sudah jadi tersangka. Semoga nanti pengembangannya ke sana,” kata Agus di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12). Menurut Agus, pemerintah sudah mengetahui siapa kepala daerah yang memiliki rekening kasino tersebut. Dia berharap ada langkah serius menindaklanjuti temuan PPATK itu. (rh/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here