Terkait Informasi Rekening Kepala Daerah, PPATK Bisa Disanksi

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar. Foto: Dok. Puspen Kemendagri

RADARPENA.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta menyerahkan informasi dugaan kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri kepada aparat penegak hukum. Terlebih data yang disampaikan tersebut bersifat rahasia. PPATK bisa dikenai sanksi jika menyampaikan informasi di luar ketentuan.

“Informasi hasil analisis dari PPATK merupakan informasi yang bersifat rahasia menurut Pasal 10A dan 17A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” ujar Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Selasa (17/12).

“Bagi PPATK maupun pihak-pihak yang mendapatkan informasi tersebut dikenakan sanksi. Apabila menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan UU tersebut. Artinya hanya aparat penegak hukum yang berwenang menerima informasi hasil analisis dari PPATK,” terangnya.

Menurutnya, Kemendagri tidak berwenang mengusut temuan itu. Sebab, data tersebut bersifat rahasia. “Mendagri Pak Tito Karnavian mempersilakan aparat penegak hukum menyelidiki temuan rekening kasino di luar negeri. Jika terbukti milik kepala daerah yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, silakan diproses,” ujar dia.

“Terkait data pelaporan dan transaksi keuangan ranahnya PPATK. Tetapi itu kan belum terbukti, apakah ada pelanggaran hukumnya atau tidak. Namun, apabila ada pelanggaran hukum, itu ranahnya penegak hukum. Tetapi, kita harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah,” ucapnya.

Baca Juga : PPATK Temukan Pelanggaran Dana Kampanye Pemilu 2019

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mempertanyakan temuan PPATK tersebut. Dia heran mengapa PPATK tidak memanggil kepala daerah tersebut. Namun, memilih mengungkapkan ke publik.

“Seharusnya PPATK bisa panggil kepala daerahnya untuk dimintai penjelasan. Bahkan, PPATK bisa melaporkannya ke penegak hukum. Daripada dipublikasi dan menimbulkan kecurigaan satu sama lain,” ujar Jazilul di kompleks gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here