Rekening Gendut Kepala Daerah Dibongkar, Hasilnya…

Ilustrasi. Foto: jawapos

RADARPENA.ID – Sejumlah kepala daerah diketahui memiliki jejak transaksi keuangan di luar negeri. Transaksi itu tercatat pada rekening kasino. Bentuk berupa valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar. Tak hanya itu. Ditemukan pula, penggunaan dana hasil tindak pidana untuk pembelian barang mewah dan emas batangan.

Temuan tersebut diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin di kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12). Namun, Badaruddin enggan menjelaskan detail soal temuan tersebut.

“PPATK menelusuri ada dugaan transaksi keuangan beberapa kepala daerah. Diduga ada melakukan penempatan dana yang signifikan. Bentuknya valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar. Dana tersebut tersimpan di rekening kasino di luar negeri,” jelas Badaruddin. Dia juga menyebut adanya pembelian barang-barang mewah serta emas batangan. Disinyalir, dana itu merupakan hasil tindak pidana.

Selain kepala daerah, PPATK juga mengidentifikasi beberapa transaksi mencurigakan lainnya selama tahun 2019. Badaruddin menyatakan ditemukan transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Terlebih, ada sumber dana pada rekening pemenang tender yang berasal dari APBN dan APBD.

Dia menyebut, tercatat 33 pihak disinyalir menerima aliran dana proyek pembangunan tersebut. Mereka merupakan pejabat publik dan penyelenggara negara. “33 pihak yang memiliki profil sebagai pejabat publik dan penyelenggara negara. Mereka diduga menerima aliran dana terkait proyek pembangunan jembatan dan jalan,” tuturnya.

Baca Juga : Mentan Minta Bantuan Jaksa, Ada Apa?

Menurutnya, terdapat total Rp 573 miliar untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan PPATK, dana yang terpakai untuk kegiatan pembangunan tersebut hanya sebesar Rp 112 miliar.

“Dari total nilai proyek sebesar Rp 573.028.662.867 tersebut, hanya Rp 112.377.014.349 (19,61 persen) yang dapat diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan jalan dan jembatan. Sedangkan sisanya Rp 223.640.478.069 (39,03 persen) diduga tidak terkait dengan kegiatan usaha. Sebab, dilakukan melalui transaksi tunai,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here