Hukum Mati Koruptor

Presiden Joko Widodo. Foto: Faisal R Syam

RADARPENA.ID – Pemerintah bisa saja mengajukan usulan revisi undang-undang yang mengatur hukuman mati bagi koruptor. Syaratnya mayoritas rakyat harus menghendaki. Hingga saat ini, hukum di Indonesia tidak mengatur hukuman mati bagi perampok uang negara.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan salah satu siswa SMKN 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12). Siswa tersebut bertanya, mengapa tidak ada koruptor yang dihukum mati. “Mengapa negara mengatasi korupsi tidak terlalu tegas. Kenapa nggak berani seperti di negara maju. Misalnya dihukum mati. Kenapa hanya penjara, ti7dak ada hukuman mati?” tanya siswa tersebut kepada Jokowi.

Menanggapi pertanyaan itu, Jokowi dengan santai menjawabnya. “Bisa saya usulan koruptor dihukum mati diajukan. Yang utama adalah kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu, maka dalam rancangan UU Tipikor itu bisa dimasukkan. Kalau korupsi bencana alam, dimungkinkan. Kalau nggak, ya tidak. Misalnya ada gempa, tsunami, di Aceh atau di NTB. Kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana. Tetapi, duit itu dikorupsi. Pelakunya bisa dihukum mati,” ujar Jokowi.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tercantum opsi hukuman mati bagi koruptor. Namun penerapan hukuman mati itu tidak bisa sembarangan.

Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly menyatakan hukuman mati bagi koruptor di luar kasus bencana alam, masih berupa wacana. Saat ini, kata Yasonna, hukuman mati bagi koruptor dimungkinkan jika terkait kasus anggaran bencana alam yang dicuri. Namun, itu adalah hukuman maksimal yang diberikan. “Pernah ada kasus di Lombok. Hukuman untuk pelakunya ancaman pidana maksimal,” jelas Yasonna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12).

Kasus yang dimaksud Yasonna adalah perkara yang melibatkan mantan anggota DPRD Mataram dari Fraksi Golkar, Muhir. Dia terjaring OTT Kejari Mataram terkait pungli bencana alam. Muhir divonis 2 tahun penjara serta denda Rp 50 juta.

Menanggapi persoalan korupsi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan dirinya akan memberantas praktik korupsi di lingkungan kalangan pertahanan. “Saya bertekad bekerja sekeras mungkin sesuai perintah Presiden kepada saya. Yakni memberantas korupsi di kalangan pertahanan,” tegas Prabowo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here