Sinyal Perppu KPK Diterbitkan

Merespons pernyataan Fadjroel, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pihaknya masih berharap Presiden Jokowi akan mengeluarkan Perppu KPK. Karena, UU KPK versi revisi diyakini berpotensi melemahkan ketimbang menguatkan lembaga antirasuah.

“Kami masih berharap kepada kebijaksanaan dari Presiden RI untuk mengeluarkan Perppu. Kita masih sangat berharap karena UU KPK baru memiliki 26 poin yang melemahkan KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen,” kata Laode.

Laode mengatakan, pihaknya masih mengharapkan perppu lantaran terdapat sedikitnya 26 poin perubahan yang terjadi di KPK pasca UU versi revisi berlaku. Poin-poin tersebut dinilai melemahkan KPK sebagai lembaga antirasuah yang independen.

Laode menambahkan, proses revisi yang dilakukan antara DPR RI dan pemerintah juga tidak sesuai dengan UU pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, ketiga pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif mengajukan judicial review (JR) UU KPK versi revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 November 2019 lalu.

“Jadi baik dari segi formil maupun substansi bertentangan dengan janji presiden memperkuat KPK sedangkan kenyataannya dalam materi UU itu melemahkan KPK,” ucap Laode.

Atas pertimbangan tersebut, maka jajaran KPK masih berharap Presiden Jokowi mengeluarkan perppu demi menjaga kelangsungan pemberantasan korupsi. Meski, perppu merupakan hak prerogatif presiden.

“Hal-hal itu yang membuat kami berharap kepada Bapak Presiden karena beliau memiliki hak untuk melakukan itu untuk menjaga kelangsungan pemberantasan korupsi. Akan tetapi, sekali lagi hal itu hak prerogatif Presiden,” ungkap Laode.

Seperti diketahui, UU KPK versi revisi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, 17 September 2019, dengan waktu revisi hanya 13 hari sejak diusulkan Baleg DPR. Revisi UU KPK itu sendiri ditolak banyak pihak karena dinilai hanya akan melemahkan lembaga antikorupsi itu. (riz/gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here