Sinyal Perppu KPK Diterbitkan

Menko Polhukam Mahfud MD saat berjalan memasuki Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: Faisal R Syam

RADARPENA.ID – Masih ada peluang penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini diidamkan masyarakat serta aktivis antikorupsi. Sinyal itu terungkap dari pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Menurut Mahfud, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menunggu proses konstitusional berupa judicial review (JR) terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Konstitusi. Artinya, peluang penerbitan Perppu masih terbuka lebar.

“Presiden kan tidak mengatakan itu (tidak mengeluarkan Perppu KPK). Presiden mengatakan belum memutuskan untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan perppu karena undang-undangnya masih diuji di Mahkamah Konstitusi,” ujar Mahfud di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (2/12).

Mahfud membeberkan, alasan keputusan tersebut diambil lantaran penerbitan Perppu KPK berbenturan dengan hasil JR yang prosesnya masih berjalan di MK. Sehingga, diharapkan penerbitan perppu nantinya tidak menjadi sia-sia. “Presiden juga tidak ingin nanti Mahkamah Konstitusi sebenarnya memutus hal yang sama, sehingga untuk apa lagi Perppu? Kan begitu,” ucap Mahfud.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga menegaskan hal serupa. Ia menyebut, Presiden Jokowi bermaksud untuk menghargai proses hukum yang berlangsung di MK. “Maksud Pak Presiden itu intinya terkait dengan Perppu KPK itu adalah menghargai proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi,” kata Pratikno.

Baca Juga : Perppu KPK Batal, Presiden Jangan Ingkar Janji

Meski demikian, Pratikno mengakui belum ada pembicaraan mengenai penerbitan perppu. “Ya, ya tunggu itu (uji materi di MK) dulu lah,” ungkap Pratikno.

Pernyataan kedua menteri tersebut bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. Fadjroel mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan Perppu KPK. “Tidak ada (Perppu KPK) dong, kan Perppu tidak diperlukan lagi, sudah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tidak diperlukan lagi Perppu,” ucap Fadjroel.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here