KPK Temukan Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Rizki Diansyah/FIN

RADARPENA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sedikitnya terdapat empat potensi masalah terkait program dana desa. Temuan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan KPK pada 2015 lalu.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kajian itu dilakukan terkait pelaksanaan tugas pencegahan KPK. Hasilnya, ditemukan sejumlah potensi masalah. Pertama, terkait regulasi. Ia menyebut, masalah itu lantaran potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

“Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih itu,” kata Febri kepada awak media, Kamis (7/11).

Febri menambahkan, masalah ini muncul karena belum lengkapnya regulasi dan petunjuk pelaksanaan yang sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa.

Febri menjelaskan, formula pembagian dana desa yang diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya berdasarkan pemerataan. Selain itu, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari alokasi dana desa yang diatur PP Nomor 43 Tahun 2014 kurang mengedepankan asas keadilan.

Potensi masalah selanjutnya yakni tata laksana. Febri menyatakan, masalah tersebut muncul lantaran kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APB Desa belum tersedia, dan APB Desa yang disusun itu tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Transparansi penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa juga dipandang masih rendah. Diambah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standarnya. Sehingga, rawan dimanipulasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here