Perppu KPK Keluar Setelah Uji Materi Rampung

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly. Foto: Dok. Seskab

RADARPENA.ID – Perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19/2019 dalam tahap analisis. Publik tak perlu perlu khawatir terhadap berlakunya undang-undang hasil perubahan komisi antirasuah itu. Bahkan Peraturan Presiden (Perppres) dimungkinkan terbit setelah uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) rampung.

“Kita lihat, kita analisis dulu. Tak perlu khawatir. Kami akan terus menganalisis dan mempelajari Undang-undang yang menjadi polemik di tengah masyarakat itu. tenang saja,” terang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (4/11).

Terkait keputusan Presiden Joko Widodo yang belum akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) perppu terkait UU Nomor 19/2019 mengenai Perubahan UU KPK, Yasonna mengaku tidak memilki hak untuk berkomentar. ”Bukan hak saya menjawabnya. Itu kewenangan ada pada Presiden,” tegasnya.

Menurut dia adanya kritikan dari masyarakat terkait belum diterbitkannya perppu KPK, dapat ditanyakan langsung kepada Menteri Koordinator terkait, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. “Kalau soal itu tanyakan saja ke Pak Menko-lah,” ucap dia.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo masih menunggu proses uji materi di MK terkait desakan sejumlah pihak untuk diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK.

Baca Juga : Perppu KPK Batal, Presiden Jangan Ingkar Janji

“Pak Presiden tadi mengatakan loh kok pemberitaan tentang Perppu seperti itu? Jadi kemarin kemarin kan saya juga ada di situ, maksud Pak Presiden itu intinya terkait dengan Perppu KPK itu adalah menghargai proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi,” kata Pratikno.

Pratikno menyampaikan hal tersebut terkait pernyataan Presiden Jokowi pada Jumat (2/11) mengenai kemungkinan diterbitkannya Perppu atas UU No 19 tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK. Presiden Jokowi menyampaikan ia tidak mau membuat keputusan hukum ketika masih ada uji materi di Mahkamah Konstitusi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here