Perppu KPK Batal, Lahirnya Neo-Orba

Sedangkan pasal 70C berbunyi, pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

“Saya sebagai orang dari lembaga bantuan hukum dan orang hukum kalau ditanya tidak bisa menjawab. Jadi sebenarnya yang mana yang mau kita pakai? Karena ada multitafsir dari pembuatan pasal-pasal tersebut,” ucapnya.

Kerancuan ini, kata Asfinawati, dapat berimbas pada proses praperadilan yang dihadapi KPK terkait suatu kasus. Ia menyatakan, KPK akan berpotensi kalah dalam setiap praperadilan lantaran hakim dapat dengan bebas menggunakan tafsir salah satu pasal yang saling bertolak belakang itu dalam putusannya.

“Jadi hakim bisa menggunakan pasal mana saja untuk menafsirkan pasal yang saling bertolak belakang. Dari dua pasl ini saja sudah jelas pemberantasan korupsi berada di dalam bahaya,” ungkapnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penerbitan perppu merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga, Febri menyatakan KPK menyerahkan keputusan untuk menerbitkan perppu atau tidak kepada Jokowi.

“Sikap KPK jelas, diterbitkan atau tidak diterbitkannya perppu itu menjadi domain dari presiden karena itu kewenangan dari presiden. Jadi terserah pada presiden apakah akan memilih misalnya menyelamatkan KPK dan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan perppu atau tidak,” ucap Febri.

Febri menambahkan, fokus KPK saat ini adalah memastikan fungsi pemberantasan korupsi tetap dilakukan secara maksimal. Selain itu, KPK kata dia juga tengah berupaha meminimalisir efek pelemahan terhadap kinerja lembaga antirasuah yang dimuat dalam revisi UU.

“Itu yang kami kerjakan setiap hari melalui tim transisi,” tutupnya. (riz/gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here