Cabut RKUHP, Bukan Ditunda

Ilustrasi. Foto: Net

RADARPENA.ID – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditolak banyak kalangan. Sebab ada sejumlah pasal yang dianggap cukup kontradiktif dengan situasi yang terjadi.

Untuk itu, banyak yang meminta RKUHP tidak perlu lagi dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RKHUP sebaiknya dicabut atau ditarik bukan ditunda pembahasannya.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengatakan RKUHP sebaiknya tidak ditunda tapi harus dicabur. Terlebih RKUHP berseberangan dengan Undang-Undang Pers.

Baca Juga : Soal Pasal Kekuatan Gaib di RKUHP, Ini Komentar Mbah Mijan

“Kalau kami berpikiran waktu itu dengan teman-teman yang lain, bukan minta tunda, tetapi kaitan dengan Undang-Undang Pers, justru dicabut,” ujar Agung saat Seminar Nasional Menghentikan Impunitas Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis di Universitas Atma Jaya Jakarta, kemarin.

Dikatakan Agung, jika kalimat yang dipakai adalah kata tunda. Maka pembahasan RKUHP bisa dilanjutkan lagi di masa jabatan DPR berikutnya. Dia pun mengusulkan pembahasan pasal dalam RKUHP yang berseberangan dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dicabut agar tidak tumpang-tindih.

“Sudah masuk sekarang anggota DPR baru, begitu kan, cabut, ketuk palu, selesai. Enggak ada lagi. Buat apa juga tumpang-tindih, begitu kan,” ujar Agung.

Sebelumnya, Ketua Tim Perumus RUU KUHP Profesor Muladi menginginkan RKUHP segera disahkan.

“Kalau bisa Desember sudah selesai. Kalau kelamaan bisa buyar lagi. Paling tidak selambat-lambatnya awal tahun 2020 sudah disahkan,” ujar Muladi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here