Alasan Jokowi Tak Terbitkan Perppu Mengada-Ada

Ilustrasi. Foto: Dok. KPK

RADARPENA.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, menghormati proses hukum atau gugatan yang telah diajukan beberapa orang atau kelompok masyarakat terhadap UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan sebenarnya Presiden Jokowi bisa menerbitkan Perppu walaupun proses gugatan terhadap UU KPK hasil revisi berjalan di MK. Sebab menurutnya proses hukum di MK tidak memengaruhi jika presiden ingin mengeluarkan Perppu.

“Secara prosedural juga enggak ada kaitannya sama sekali. Nah jadi kalau misalnya argumennya adalah mau menunggu proses di MK itu keliru. Itu suatu pernyataan keliru dan menyesatkan dan terlalu kesannya mengada-ada,” Ucap Bivitri di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (3/11).

Baca Juga : Perppu KPK Batal, Presiden Jangan Ingkar Janji

Bivitri menyatakan kecewa dengan sikap Jokowi yang menurutnya hanya memberi argumen, seharusnya penerbitan Perppu KPK tidak tergantung judicial review di MK.

“Kalau ada pertanyaan sebenarnya Perppu masih bisa keluar enggak sih? Masih, jadi Perppu itu kapan saja presiden secara subjektif ada hal ikhwal kegentingan memaksa, bisa dikeluarkan. Enggak tergantung pada proses di Mahkamah Konstitusi dan tidak tergantung pada proses legislasi,” tegasnya.

Dia lalu mencontohkan Perppu Ormas diterbitkan setelah 5 tahun berlaku. Terlepas dari kontroversi penerbitan Perppu tersebut, Bivitri mengatakan tidak ada batas waktu kapan Perppu dapat diterbitkan.

“Apakah tergantung dengan proses di MK? Juga tidak. Kenapa? Karena jalurnya presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif dengan Mahkamah Konstitusi cabang kekuasaan yudikatif tidak bersentuhan dalam soal pembuatan Perppu,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here