Perppu KPK Batal, Presiden Jangan Ingkar Janji

Presiden Joko Widodo. Foto: Syaiful Amri

RADARPENA.ID – Harapan terbitnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK sulit terwujud. Setelah Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati tata negara yang dihadirkan, termasuk pengajuan uji materi. Sontak, penegasan ini pun mengundang reaksi.

Keputusan Presiden tidak mengeluarkan Perppu membuat masyarakat sipil kecewa. Pengamat Hukum Tata Negara Yusdiyanto Alam mengatakan pernyataan presiden sebelumnya sempat membuka harapan untuk menyelamatkan KPK dari UU baru yang melemahkan lembaga antirasuah itu. ”Jelas sekali, ini buat banyak pihak kecewa. Kita tunggu saja, harapanya presiden jangan ingkar janji,” tegasnya, kemarin (1/11).

Ia menyebutkan, para tokoh yang sempat diundang presiden telah memberikan masukan manfaat dari Perppu. Sayangnya sikap presiden membuat para aktivis dan kalangan tertentu kian pesimistis karena Perppu KPK tak kunjung terbit. ”Ini ada kalkulasi yang menurut presiden akan lebih baik jika perangkat KPK telah dilantik Desember nanti,” imbuhnya.

Presiden menunjukan sikap yang kontradiktif dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya. ”Sekarang bentuk keberpihakannya dimana,” terang Dosen Hukum Universitas Lampung itu.

Sementara itu pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar juga menyayangkan sikap presiden. Dia menilai keputusan presiden sudah menunjukkan seberapa besar komitmen terhadap pemberantasan korupsi. ”Maka sejarah akan mencatat pada zaman Presiden Jokowi ini pemberantasan korupsi dilemahkan,” kata dia.

Baca Juga : Perppu Tak Terbit, Berharap UU KPK Dikaji Ulang

Meskipun ada judicial review, dia pesimistis gugatan yang diajukan akan mengubah keadaan. Sementara itu, sampai kemarin belum ada penindakan terkait kasus baru yang dilakukan KPK sejak undang-undang hasil revisi berlaku.

Termasuk operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan KPK sebelum UU baru diundangkan. Menurut pegawai di kedeputian penindakan KPK, kondisi itu merupakan dampak rancunya UU baru. “Pimpinan saja ragu (memulai penyidikan baru) apalagi kita (pegawai di bagian penindakan),” kata seorang pegawai Deputi Penindakan KPK yang enggan namanya dipublikasikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here