12 Wamen untuk Akomodasi Parpol dan Relawan

Presiden Joko Widodo melantik 12 Wakil Menteri (Wamen) Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta, Jumat (25/10). Jokowi meminta Wamen bisa bersinergi dengan pembagian tugas. Jika dinilai tak mampu, maka cukup satu tahun durasi yang diberikan. Foto: Syaiful Amri

RADARPENA.ID – Presiden Joko Widodo sudah melantik 12 Wakil Menteri (Wamen) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10). Kepala Negara menyebut, wamen dibutuhkan mengingat target pemerintah periode ini. Namun, posisi wamen dalam kabinet Indonesia Maju dinilai terburu-buru. Bahkan terkesan bagi-bagi kekuasaan kepada parpol pendukung dan relawan.

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai penunjukan Wamen merupakan salah satu upaya mengakomodir para pendukung pada Pemilihan Presiden 2019 lalu. “Karena desain dukungan yang besar di awal itu membuat Presiden akhirnya harus melakukan bagi-bagi posisi itu,” ujar Arya di Jakarta, Jumat (25/10).

Menurutnya, bagi-bagi kue kekuasaan ini dilakukan untuk mengakomodir koalisi pendukung yang telah gemuk sejak awal. Selain partai pendukung yang berada di parlemen, koalisi Jokowi-KH Ma’ruf Amin diisi oleh sejumlah unsur. Termasuk partai non-parlemen seperti Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta relawan pendukung seperti Projo (Pro Jokowi).

Para pendukung ini tidak mendapatkan jabatan dalam pos Menteri yang diumumkan Jokowi beberapa hari lalu. “Dengan desain koalisi yang gemuk ini, memaksa Presiden harus melakukan akomodasi,” imbuhnya.

Dalam menunjuk Wamen, Jokowi juga dinilai mempertimbangkan faktor dinamika politik yang terjadi usai penetapan menteri kabinet Indonesia Maju. Arya mengatakan, usai pengumuman kabinet, terdapat sejumlah isu yang menjadi pembicaraan publik. Antara lain ketidakterwakilan putra putri asli Papua maupun ormas keagamaan dalam jajaran menteri.

Baca Juga : Melihat Kiprah 12 Wamen yang Baru Ditunjuk Jokowi

“Soal representasi dari orang asli Papua, begitu pula soal representasi dari ormas tertentu, ormas NU (Nahdlatul Ulama) misalnya. Atau representasi tokoh tokoh non parlemen. Jadi itu respon terhadap hal tersebut,” paparnya.

Lebih lanjut Arya menyebut Jokowi juga mempertimbangkan pos-pos kementerian yang layak mendapatkan jabatan Wamen. Bahkan, Jokowi menempatkan pos Wamen menteri pada kementerian dengan anggaran yang cukup besar, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here