Sebut JAM Ayam Sayur, Masinton Disentil Kejagung

Kapus Penkum Kejagung, Dr Mukri. Foto: Istimewa

RADARPENA.ID – Presiden Joko Widodo telah memanggil 11 figur ke istana kepresidenan untuk diberikan kepercayaan menjadi calon menteri. Dari figur- figur yang dipanggil Senin (21/10) kemarin, belum ada sosok yang merupakan calon Jaksa Agung.

Posisi Jaksa Agung belakangan menjadi pembahasan hangat. Jabatan ini terkesan sexy untuk diperebutkan. Ada pihak yang mendorong Jaksa Agung diisi oleh internal Kejaksaan. Namun ada pula yang meminta sebaiknya diisi eksternal atau profesional.

Belum lama ini, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengeluarkan pernyataan keras soal posisi Jaksa Agung. Dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Masinton mengatakan idealnya posisi Jaksa Agung jangan diambil dari parpol. Masinton menilai saat ini tidak ada figur internal Kejaksaan yang layak menjadi Jaksa Agung.

Jika dipertimbangkan dari sisi karir, maka yang menjadi kandidat jaksa agung adalah para jaksa agung muda (JAM). Namun JAM yang ada saat dinilai ‘ayam sayur’. Pernyataan ini mendapat respons dari Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri menyesalkan pernyataan Masinton.

Baca Juga : Lima Pejabat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Dia menegaskan tidak mempermasalahkan pihak mana pun mengkritisi kinerja Kejaksaan. Apalagi, Kejaksaan selalu berupaya melakukan perubahan internal ke arah yang lebih baik. Tetapi penilaian itu hendaknya disampaikan secara objektif dan santun. “Bahasa yang digunakan seharusnya tepat dan baik. Apalagi beliau lima tahun anggota Komisi III DPR yang menjadi mitra kerja Kejaksaan. Tentu tahu bagaimana kinerja para jaksa agung muda dan berapa pencapaian Kejaksaan RI di berbagai bidang untuk menyelamatkan dan mengembalikan uang kerugian negara. Jangan asal njeplak saja,” kata Mukri di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (21/10).

Masinton menyebut enam jaksa agung muda (JAM) yang ada saat ini tidak layak menjadi Jaksa Agung. Menurut Mukri, pernyataan itu tidak berdasarkan data yang akurat. Dari enam jabatan JAM, saat ini hanya ada tiga yang aktif. Tiga JAM lainnya sudah pensiun dan dijabat oleh pelaksana tugas.

Mukri menambahkan, jajaran Kejaksaan tidak mempermasalahkan siapapun yang dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai Jaksa Agung. “Kami aparat penegak hukum profesional yang siap bekerjasama dengan siapapun jaksa agung yang dipilih. Karena itu hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

Dia juga menolak tegas penilaian Masinton bahwa lima tahun terakhir independensi Kejaksaan berkurang karena terafiliasi dengan salah satu parpol. “Kenyataannya ada kader salah satu parpol yang dimaksud, diproses sesuai hukum dan sudah dieksekusi ke LP,” tutupnya.(lan/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here