Rp11,9 Triliun Beredar di Elite, Pemerintah Evaluasi Otsus Papua

Presiden Joko Widodo. Foto: Faisal R Syam

RADARPENA.ID – Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan dievaluasi. Selama ini sudah banyak dana mengalir ke Papua melalui dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana Otsus. Tetapi, percepatan pembangunan di Papua berjalan lamban. Hal itu diduga karena dana tersebut hanya beredar di tingkat elite. dan birokrat.

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua akan mengevaluasi kebijakan tersebut. “Akan kita bicarakan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah di tanah Papua,” kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (11/10

Menurutnya, yang paling penting otsus dan dana otsus harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Papua. Terutama perbaikan kualitas SDM. Dia menegaskan akan mengevaluasi total dan ada koreksi selama ini. “Apa yang masih bisa diperbaiki, mana yang harus diperbaiki, akan dievaluasi total,” paparnya.

Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017, alokasi dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Papua pada 2017 sebesar Rp11,9 triliun.

Dana itu meliputi DAU dan DAK Rp3,7 triliun serta dana Otsus Rp8,2 triliun. “Namun, dana sebesar itu belum bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat Papua secara keseluruhan,” ujar Ferdy.

Baca Juga : Vanuatu Pendukung Separatisme di Papua

Padahal, dana otsus itu sudah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi di Papua sejak 2002, setelah diberlakukannya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dana yang sangat besar itu diduga hanya beredar di tingkat elite dan birokrat di Papua. Hanya sedikit yang mengucur ke rakyat bawah. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk miskin di Papua yang sangat tinggi dibandingkan dengan penduduk miskin di provinsi lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here