Sepatutnya, KPK Juga Perlu Diawasi

Foto: RADARPENA

RADARPENA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi RUU usulan DPR.

Dalam draf revisi UU KPK itu, terdapat enam poin revisi. Namun, rencana revisi ini menuai sejumlah penolakan. Sejumlah partai politik masih akan mempelajari draf RUU tersebut.

Salah satu yang menjadi isu utama adalah kewenangan KPK dalam hal penyadapan dan penggeledahan. Dalam revisi, KPK harus minta izin kepada dewan pengawas. Selain itu, kewenangan KPK terkait SP3 alias penghentian perkara.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem, Siswono Yudo Husodo menyebut revisi UU KPK dilakukan untuk menguatkan atau menambah kewenangan KPK.

“Mengenai revisi UU KPK banyak orang yang komentar tanpa tahu detail yang direvisi itu apa. Saya khawatir, jangan-jangan revisinya untuk menambah kekuasaan dan kewenangan KPK,” ucap Siswono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Baca Juga : Sinyal Pemerintah Tolak Revisi UU KPK

Dia menyinggung soal Dewan Pengawas KPK yang merupakan salah satu yang dibahas dalam revisi UU KPK.

“Kita juga harus tahu. Semua lembaga di dunia ini ada pengawasannya. Presiden diawasi DPR, eksekutif oleh BPK. Lembaga KPK juga perlu pengawasan. Tapi bagaimana mengawasi KPK, Itu yang perlu dibahas,” tegas Siswono.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here