Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Ilustrasi. Foto: Jawa Pos

RADARPENA.ID – Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 Volt Amper (VA), sebanyak 24,4 juta pelanggan. Alasan pencabutan karena mereka termasuk kategori sudah mampu.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengakui subsidi energi yang digelontorkan pemerintah untuk tahun anggaran 2019 memang terbilang tinggi, lebih dari Rp157 triliun, dan lebih dari Rp65 triliun untuk subsidi listrik. Jika mengacu pada data empirik ini, maka pencabutan subsidi tersebut menjadi hal yang bisa dipahami. Namun, menurut Tulus untuk tidak terlalu mudah menstigmatisasi bahwa mereka adalah ‘golongan mampu’, tanpa deskripsi dan verivikasi data yang transparan, akuntabel bahkan kredibel.

Baca Juga : 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi di 2020

“Pemerintah harus menunjukkan dengan indikator yang terukur, apakah mereka digolongkan mampu karena income-nya mengalami peningkatan? Atau indikator apa? Jangan jangan hanya sulapan saja, abrakadabra,” ujar Tulus dalam keterangannya, Minggu (8/9).

Lebih jauh Tulus mengatakan, jika pemerintah bermaksud mengurangi tingginya subsidi energi, lebih baik memangkas subsidi di gas elpiji 3 kilogram (kg), bukan memangkas subsidi listrik 900 VA.

“Hal ini karena mengingat pemanfaatan gas elpiji 3 kg banyak yang salah sasaran, dibanding subsidi listrik. Dikarenakan distribusi gas elpiji 3 kg bersifat terbuka, siapa pun bisa membeli, tak peduli rumah tangga miskin atau rumah tangga kaya. Padahal peruntukan gas elpiji 3 kg adalah untuk rumah tangga miskin,” ucap Tulus.

Karenanya, Tulus meminta pemerintah untuk ekstra hati-hati mencabut subsidi listrik 900 VA, sebab bisa mengerek tingginya laju inflasi dan memukul daya beli masyarakat, apalagi jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen diberlakukan.

“Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak melakukan kebijakan ini secara serentak. Bahkan idealnya subsidi listrik yang dicabut itu langsung direalokasi untuk subsidi ke BPJS Kesehatan, sehingga iuran BPJS Kesehatan tidak perlu dinaikkan,” saran Tulus.

“YLKI juga meminta agar dana pencabutan subsidi listrik tersebut juga sebagian untuk memberikan insentif ke perdesaan, melalui dana desa, untuk mengembangkan sumber sumber energi baru terbarukan (EBT). Jadi dana desa bukan hanya untuk pengerasan jalan saja, atau untuk konblokisasi,” tambah Tulus.(din/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here