Rusuh Papua, DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. Foto: RADARPENA

RADARPENA.ID – Aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kerusuhan di Papua dan Papua Barat, menjadi perhatian berbagai kalangan. Ada yang menilai aksi itu sudah disetting oleh kelompok tertentu. Selanjutnya ada pihak lain yang memanfaatkan situasi untuk membuat chaos di dua provinsi tersebut. DPR pun akan meminta penjelasan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Menurutnya, DPR ingin mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi di sana. “Pasti dipanggil. Saya mendapat laporan bahwa Komisi III dan Komisi I akan meminta penjelasan dari Panglima TNI dan Kapolri,” ujar4 Bamsoet di Jakarta, Sabtu (24/8).

Bamsoet menegaskan Papua adalah bagian dari Republik Indonesia. DPR ingin tahu bagaimana ujung penyelesaian atas peristiwa yang terjadi. “Papua adalah bagian dari Republik Indonesia. Tidak lengkap Indonesia tanpa Papua,” ucapnya. Dia meminta semua pihak yang menyebabkan terjadinya kerusuhan harus diproses hukum.

Baca Juga : Rusuh Papua Dipicu Serangan Siber

Seperti diketahui, kerusuhan terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat. Fasilitas umum hingga bandara menjadi sasaran kemarahan warga. Kerusuhan itu buntut aksi protes terkait insiden kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Terpisah, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Syafii Maarif menilai masalah Papua tidak sederhana. Apalagi sering diperparah oleh kepentingan pihak luar. Menurutnya, masalah di Papua ibarat api dalam sekam. “Ini nggak sederhana. Kalau kita lihat Papua ini masuk ke Republik Indonesia baru tahun 60-an, bukan dari awal ya. Dan bertahun-tahun jadi wilayah sengketa antara Indonesia dan Belanda. Memang tidak mudah,” tegas Buya.

Pihak luar juga punya kepentingan. Mengingat kekayaan alam yang luar biasa di Papua. Hal itu menjadi pemicu adanya gerakan Papua Merdeka. Mantan Ketum PP Muhammadiyah ini meminta pemerintah ekstra hati-hati menangani masalah Papua. “Masalah Papua tak akan beres jika hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Saya mengajak pemerintah memahami masalah Papua secara menyeluruh. Terlebih pendekatan antropologis dan sosiologis,” pungkasnya.(rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here