Bawaslu Klaim Turunkan PHPU 2019

Badan Pengawas Pemilu. Foto: Istimewa

RADARPENA.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengklaim, jika menurunnya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum legislatif pada Pemilu 2019 karena peran Gakkumdu. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjabarkan, dalam sengketa PHPU pileg di MK, ada lima permohonan diterima.

Di antara lima putusan tersebut, satu-satunya pemungutan suara ulang (PSU) terjadi di TPS Desa Bolobia, Kecamatan Kinobaru Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Penyebabnya hanya karena tidak ada daftar hadir C7.

“Jadi tidak ada dokumen yang bisa mengkonfirmasi kebenaran dari jumlah surat suara yang digunakan dengan pemilih yang datang ke TPS. Menurut MK harus dipastikan kembali bahwa memang jumlah pemilih yang datang sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan. Akhirnya dilakukan PSU,” kata Dewi di Jakarta, Sabtu (24/8).

Baca Juga : Bawaslu Minta Disiapkan Dana Rp 26,5 Miliar

Dia mengungkapkan, penurunan jumlah permohonan dan putusan PHPU juga bagian dari kinerja bersama Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu. “Ternyata terbukti peserta pemilu itu sudah menerima proses pemeriksaan yang mereka ajukan ke Bawaslu. Baik penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu maupun administrasi. Hasilnya dapat diterima,” imbuhnya.

Baginya, keberhasilan tersebut merupakan hasil upaya rehabilitasi yang sudah Gakkumdu lakukan sejak awal. Sehingga tidak menumpuk PHPU di MK. “Saya kira itu suatu prestasi buat kami sudah mengurangi angka permohonan ke MK,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, jika hanya ada satu pemungutan suara ulang (PSU) di Sigi, Sulawesi Tengah menjadi bukti kinerja Bawaslu makin baik sekaligus berhasil menurunkan jumlah sengketa hasil pemilu di MK.

Abhan menerangkan, tren pengajuan pelaporan perkara sengketa hasil pemilu ke MK menurun drastis bila dibandingkan Pemilu 2014. Dia merinci, dalam Pemilu 2014 ada 12 partai politik (parpol) yang terdaftar dengan 900 permohonan yang diregistrasi MK. Jumlah ini menyusut dratis untuk Pemilu 2019. Tercatat dari 16 parpol jumlah permohonan yang teregistrasi MK hanya 342 saja. “Laporan jumlah permohonan malah turun. Artinya fungsi kita secara kolektif kolegial terselesaikan sehingga tidak banyak masalah sengketa dibawa ke MK,” terangnya.

Penurunan angka ini, lanjutnya, bisa juga karena peserta pemilu telah puas dengan peran dan kinerja Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran. Abhan berkata, prestasi tersebut perlu dipertahankan di masa mendatang. (khf/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here