Pelaksanaan PSU Penting Untuk Diawasi

Mahkamah Konstitusi. (Ist)

RADARPENA.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sudah rampung dilaksanakan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tetap mengawasi jalannya PSU tersebut.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, politik uang bagian penting yang perlu diawasi dalam pelaksanaan PSU tersebut. Diketahui, PSU sendiri dilakukan sebagai tindak lanjut putusan MK perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) yang dilaporkan PDI Perjuangan. Di mana, PSU dilaksanakan hanya untuk suara DPR RI di daerah pemilihan 5 Sigi. “Salah satu yang menjadi fokus pengawasan itu pra-pemungutan suara adalah mencegah politik uang, karena potensinya besar,” kata Ratna di Jakarta, Senin (19/8).

Menurutnya, potensi politik uang yang besar dikarenakan proses rekapitulasi suara sudah dilakukan. Sehingga suara sebagian partai politik sudah diketahui perolehannya. Maka Ratna pun mengerahkan jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota melakukan pengawasan sejak jauh hari. “Jajaran Bawaslu bahkan lima hari sebelumnya sudah melakukan upaya-upaya pencegahan untuk menghindari politik uang pada PSU ini,” beber Ratna.

Dia melihat belum ada tindakan politik uang oleh pihak peserta pemilu hingga akhir PSU dilakukan. Namun memang jika ada laporan, Ratna dengan tegas meminta agar jajaran Bawaslu dapat menindaklanjuti hal tersebut.

Terpisah, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan jika proses PSU berjalan lancar. Selain itu, PSU juga dihadiri oleh para saksi, pengawas TPS juga KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Sigi serta anggota PPK Kinnavaro. Setelah rekapitulasi suara kemudian akan dilakukan penetapan kursi dan calon DPRD terpilih pada hari ini. Dalam PSU kemarin, ada 154 warga yang hadir ke TPS dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 168 orang.

Selain di Sigi, KPU juga menggelar penghitungan surat suara ulang (PSSU) di 160 TPS di daerah pemilihan 9 Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Keduanya dilakukan sesuai putusan MK mengenai perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Ilham menambahkan, tinggal satu daerah yang belum menindaklanjuti putusan MK yakni Kecamatan Peureulak Timur, Aceh. MK memerintahkan Kecamatan Peureulak Timur untuk DPRD dapil Aceh VI diperintahkan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang. Dia mengatakan, penghitungan surat suara ulang ini dijadwalkan akan dilakukan 21 Agustus 2019. “Masih ada Peureulak Timur yang belum melakukan tindak lanjut putusan MK. Dijadwalkan tanggal 21 Agustus dimulai,” tandasnya. (khf/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here