Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan

Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo juga tak setuju jika pemerintah kembali menggelar tax amnesty. Pasalnya itu dianggap tidak baik untuk perbaikan sistem perpajakan ke depannya.

“Kami tidak setuju dan menolak tegas wacana tax amnesty “jilid 2″ sebagaimana beredar dan diwacanakan, oleh siapa pun. Hal ini jelas sangat tidak baik bagi masa depan bangsa Indonesia dan sistem perpajakan kita,” kata dia melalui keterangan tertulisnya, Minggu (4/8).

Menurut Yustinus, tax amnesty pertama sudah dirasa cukup. Karena, pemerintah telah memberi kebijakan dengan skema yang terbaik, yaitu tarif sangat rendah, tidak ada kewajiban repatriasi, jangka waktu menahan harta di Indonesia hanya 3 tahun, dan mendapatkan pengampunan pajak tahun 2015 dan sebelumnya.

Apalagi, lanjut dia itu juga telah diiringi dengan kebijakan insentif pajak yang cukup signifikan dan kelonggaran penegakan hukum.

“Pengampunan pajak yang diberikan 2016-2017 sudah menunjukkan kebaikan hati pemerintah untuk menunda penegakan hukum, dan seharusnya dimanfaatkan dengan maksimal oleh wajib pajak,” sambung dia menjelaskan.

Sebelumnya wacana tax amnesty jilid II muncul saat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani bertanya ke Menteri Sri Mulyani, tentang kemungkinan tax amnesty digelar lagi. Pasalnya di negara lain saja tax amnesty bisa 2 atau 3 kali. Sri menjawab akan memikirkan terbaik jika kembali memberlakukan tax amnesty jilid II.

Sekadar informasi, tax amnesty adalah pengampunan pajak. Di Indonesia sendiri tax amnesty pernah diberlakukan pada tahun 1984 dan tahun 2004. Kala itu mengalami kegagagaln karena tidak mendapatkan dukungan dari sebagian penegak hukum. Selanjutnya tax amnesty kembali diberlakukan pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.(din)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here